Pekanbaru,- Sosok perempuan tangguh asal Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, telah mengukir jejak cemerlang dalam kancah perpolitikan. Terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Daerah Pemilihan Riau 1 pada Pemilu 2024, Karmila Sari bukan hanya sekadar politisi, melainkan seorang pejuang yang gigih mendedikasikan dirinya untuk kemajuan daerah kelahirannya dan Provinsi Riau secara umum.

Perjalanan karier politik Karmila Sari dimulai dengan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir pada periode 2009-2014. Dedikasinya di tingkat lokal kemudian mengantarkannya ke panggung yang lebih besar, yaitu DPRD Provinsi Riau, di mana ia mengabdi selama dua periode berturut-turut, dari tahun 2014 hingga 2024. Puncak kariernya saat ini adalah keberhasilannya melenggang ke Senayan sebagai legislator dari Partai Golkar, dengan perolehan suara yang fantastis, mencapai 89.835 suara.

Dalam sebuah perbincangan santai di sela-sela kesibukannya, Karmila Sari membagikan motivasi awalnya terjun ke dunia politik. “Awalnya memang motivasi saya itu ya pasti ingin bagaimana kampung saya, daerah saya itu berkembang maju,” ujarnya kepada host CNN Indonesia, Angun Oktarini pada acara Perempuan Parlemen.

Saat ini, Karmila Sari mengemban amanah di Komisi X DPR RI, yang membidangi masalah pendidikan, olahraga, dan pariwisata. Konsistensinya dalam memperjuangkan pendidikan bukan hal baru baginya, mengingat ia juga lama berkecimpung di komisi yang sama saat menjabat di Komisi V DPRD Riau.
Menekankan pentingnya peran ibu dalam membangun fondasi karakter anak. “Kalau perempuannya bagus, tentu secara tidak langsung mendidik anaknya pasti jadi lebih hebat,” tegasnya,

Menurut Karmila Sari, perempuan adalah “sekolah pertama” bagi anak-anak, ia meyakini bahwa pendidikan di Indonesia akan membaik secara signifikan jika dimulai dari perempuan yang cerdas dan berdaya.

“Ibunya harus lebih pintar karena memang waktu lebih banyak, tanggung jawab memang agak sedikit lebih tinggi ya beda kalau seorang ibu,” imbuhnya.

Perjalanan Karmila Sari dalam memperjuangkan isu perempuan tidak hanya berhenti pada pendidikan formal. Ia juga sangat gencar mengampanyekan ‘women empowerment’ atau pemberdayaan perempuan. Baginya, perempuan yang berdaya akan menjadi pilar utama dalam kemajuan bangsa.

Ketika ditanya mengenai sosok yang menjadi acuannya dalam berpolitik, Karmila Sari tanpa ragu menyebut kedua orang tuanya, terutama sang ayah. “Kalau untuk politik pasti saya penyemangatnya orang tua sendiri karena memang beliau ini, ayah ya terutama, memang terus bergelut di bidang politik walaupun di belakang layar tapi itu sangat-sangat apa ya namanya kalau saya bilang tuh, sangat menggait dan sangat menyemangati dan memberi contoh,” ungkapnya.

Terkait isu pemberdayaan perempuan, Karmila Sari melihat banyak perempuan hebat di era sekarang yang telah diberikan kesempatan dan tanggung jawab. “Perempuan itu diberikan kesempatan, ada tanggung jawab dan dia kasih performance-nya kepada orang banyak bahwa saya mampu, saya tanggung jawab,” jelasnya. Ia juga percaya bahwa perempuan yang berhasil cenderung akan memberdayakan perempuan lain, menciptakan efek domino positif yang luas.

Dukungan pemerintah terhadap perjuangan perempuan juga menjadi perhatian Karmila Sari. Ia melihat adanya progres positif dari tahun ke tahun. Saat menjabat sebagai Ketua Pansus Gender di DPRD Riau, ia berhasil menggolkan pasal-pasal yang mewajibkan persentase minimal 30 persen program pemberdayaan gender di setiap dinas.

“Kalau kita lihat secara keseluruhan, tapi kalau secara program aplikasi kita lihat mungkin sudah mulai perempuan dikasih jabatan, sudah mulai perempuan dikasih tanggung jawab, sudah mulai perempuan banyak diberdayakan untuk pimpinan dan hal-hal lain itu sudah semakin lebih baik,” paparnya.

Di luar hiruk pikuk parlemen, Karmila Sari juga aktif dalam pengembangan bakat anak-anak muda melalui jalur olahraga. Ia bahkan membentuk tim futsal putri yang diberi nama KS Putra-Putri. Aktivitas ini, meskipun menyita waktu, dilatarbelakangi oleh pengalamannya di Komisi V DPRD Riau yang membidangi kepemudaan dan olahraga.

“Kita lihat perkembangan banyak tidak hanya di beberapa provinsi hampir semua ya apalagi mungkin timnas dan lain-lain banyak perkembangan daripada atlet ini begitu masa depannya ya produktif. Sebagai seorang ibu, ia terpanggil untuk memperbanyak perempuan-perempuan yang mandiri, inovatif, dan mampu menjaga diri serta memanfaatkan potensi mereka, terutama di bidang olahraga,” katanya.

Bagi Karmila Sari, pembinaan atlet ini adalah bagian tak terpisahkan dari misi pemberdayaan perempuan. Ia percaya bahwa dengan membina dan mengarahkan potensi, perempuan akan memiliki harga diri dan pengakuan. “Secara tidak langsung menempatkan bahwa perempuan itu dia punya harga diri, orang yang bisa pengakuannya itu diakui sehingga secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti pelecehan, KDRT itu bisa berkurang,” tegasnya.

Karmila Sari menegaskan bahwa tujuannya adalah menyetarakan peran perempuan di mata masyarakat, bukan untuk menggeser dominasi laki-laki. “Bukan hanya untuk menggeser seolah-olah wanita ini lebih dominan tapi justru menyetarakan bahwa kita punya peran yang sama,” pungkasnya.

Kisah inspiratif Karmila Sari memberikan harapan bahwa dengan kegigihan dan dedikasi, perempuan dapat mengambil peran sentral dalam pembangunan bangsa, baik melalui jalur politik, pendidikan, maupun olahraga.

Jakarta, – Komisi X DPR RI terus menunjukkan keseriusannya dalam merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Komitmen ini terlihat dari berbagai kunjungan kerja yang dilakukan, menegaskan upaya DPR untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) dan Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia, Anggota Komisi X DPR RI, Dr Hj Karmila Sari, menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan para pengabdi pendidikan. Perhatian khusus diberikan kepada guru honorer dan operator sekolah yang telah berdedikasi puluhan tahun.

Karmila mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib mereka yang sudah berbakti hingga 20 tahun namun tidak diakui dalam kategori yang diatur undang-undang.

“Bagaimana mungkin seseorang yang sudah 20 tahun mengabdi, bahkan sampai ‘menggadaikan’ statusnya dari swasta menjadi honorer, tidak masuk dalam kategori yang diakomodasi oleh undang-undang?” ujarnya mempertanyakan.

Tak hanya guru honorer, Dr Karmila juga menyoroti nasib operator sekolah, terutama di daerah. Banyak dari mereka yang sudah lama mengabdi, namun kesejahteraannya masih minim.

“Mereka yang sudah lama ini, nanti tiba-tiba muncul yang ketahuan saja, tapi kalau yang tidak tahu atau tidak kritis, maka akumulasi kesejahteraan mereka juga tidak terlalu signifikan,” jelasnya, Senin (19/05/2025) di ruangan Rapat Komisi X DPR RI.

Menurut Karmila, kesejahteraan yang minim dapat berdampak pada kualitas pendidikan. Ia mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Sisdiknas dapat memberikan jaminan kenyamanan bagi para pengabdi pendidikan, sehingga mereka dapat fokus memberikan yang terbaik bagi siswa.

“Jangan sampai kita ini sibuk mengurus kesejahteraan, sehingga akhirnya mereka tidak memberikan yang terbaik lagi kualitas pada anak-anak didik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Karmila berharap adanya harmonisasi peraturan yang tidak mendiskriminasi, terutama antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, karena tujuan utamanya adalah memajukan pendidikan.

Terkait otonomi daerah, Karmila mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota seringkali tidak terlalu besar, sehingga menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan guru dan operator.

“Kita menyarankan agar kebijakan disesuaikan dengan kondisi daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memaksimalkan peran lembaga swasta yang sangat membantu pendidikan. “Dan yang sudah mengabdi sampai rambut memutih, tidak perlu lagi mereka yang muda dilimpahkan pada daerah, ini bagus kita masukkan langsung di dalam undang-undang lebih jelas,” pungkasnya.

Jakarta – Ketua Umum Persatuan Masyarakat Riau Indonesia (PMRI) Jakarta, H Rusli Effendi, menyampaikan kecaman keras terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok oknum yang dinilai berupaya mengganggu stabilitas dan mengadu domba masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) saat ini.

Pernyataan ini disampaikan melalui siaran pers pada Jumat (16/05/2025), menyusul adanya aksi demonstrasi yang membawa-bawa nama anggota Komisi X DPR RI, Dr Karmila Sari, SKom, MM. Rusli Effendi, yang lahir dan besar di Pasir Limau Kapas, Rohil, turut keprihatinannya atas aksi tersebut, terutama karena melibatkan massa yang diduga tidak memahami substansi permasalahan dan regulasi yang berlaku.

“Saya sangat prihatin mendengar adanya oknum-oknum yang berdemo dan menyeret nama Ibu Karmila Sari. Sebagai putra daerah, kita seharusnya mendukung pemerintah daerah yang baru dilantik dalam menjalankan amanahnya,” ujar H Rusli Effendi, yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) Jakarta.

Rusli mengingatkan bahwa Bupati H Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles baru memimpin Rohil sekitar tiga bulan sejak pelantikan mereka pada 20 Februari lalu. Dalam periode awal ini, pemerintah daerah tentu menghadapi berbagai pekerjaan rumah (PR) dan tantangan, terutama terkait efisiensi anggaran.

Oleh karena itu, Rusli Effendi mengajak seluruh masyarakat Rohil untuk mendukung sinergi positif antara Pemerintah Kabupaten Rohil dan anggota DPR RI. Kolaborasi ini diyakini akan mempermudah akses daerah terhadap anggaran pusat yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan Rohil.

“Jangan sampai ada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang ingin merusak jalannya pemerintahan Bupati H Bistamam. Jangan biarkan segelintir oknum menghancurkan harapan lebih dari 670 ribu jiwa penduduk Rohil. Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, persatuan dan kekompakan masyarakat adalah kunci utama pembangunan, bukan malah dipecah belah oleh kepentingan sesaat,” tegasnya.

Secara khusus, H Rusli Effendi memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Dr Karmila Sari sebagai wakil masyarakat Riau di tingkat pusat, terutama dalam memperjuangkan kepentingan Rokan Hilir. Beliau menilai kehadiran Karmila Sari di Komisi X DPR RI merupakan sebuah “tuah” atau keberuntungan bagi Rohil.

“Ibu Karmila Sari telah banyak memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Rohil, mulai dari beasiswa pendidikan, bantuan infrastruktur, hingga perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Sebagai satu-satunya perwakilan Riau di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan, serta memiliki posisi strategis untuk membawa perubahan positif bagi daerah kita,” jelas H. Rusli Effendi, yang juga memiliki pengalaman panjang sebagai anggota DPRD Rohil dan Provinsi Riau.

Rusli Effendi menyoroti rekam jejak Dr Karmila Sari yang gemilang sebelum menjadi anggota DPR RI, termasuk pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rohil satu periode dan anggota DPRD Provinsi Riau dua periode. Dengan latar belakang pendidikan S3 dan dedikasi yang tinggi, dan berhasil meraih kepercayaan masyarakat secara berkesinambungan.

“Lebih dari 64 ribu suara yang dia peroleh di Rokan Hilir adalah amanah besar yang menjadi prioritas utama untuk dibalas dengan kerja nyata. Seharusnya, keberadaan Karmila mempermudah akses informasi dan urusan Rokan Hilir di tingkat pusat. Sebagai putri daerah yang berpengalaman di pemerintahan dan politik, sudah selayaknya memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah,” imbuhnya.

H Rusli Effendi juga menanggapi berbagai isu fitnah yang dialamatkan kepada Dr Karmila Sari. Rusli justru melihatnya sebagai pemicu semangat bagi seorang anak daerah untuk terus berbakti kepada orang tua (Bupati Rohil H Bistamam), dan kampung halamannya. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Rohil dan DPR RI telah membuahkan hasil yang signifikan, seperti penanggulangan banjir, perbaikan jalan, penyaluran puluhan ribu beasiswa, perbaikan sekolah, dan perjuangan relokasi guru. Menurutnya, pencapaian ini merupakan sejarah luar biasa karena Riau memiliki perwakilan di Komisi X DPR RI.

“Jangan sampai masyarakat Rokan Hilir menyia-nyiakan kesempatan emas memiliki perwakilan di DPR RI seperti Ibu Karmila Sari. Mari kita bersatu mendukung pemerintah daerah dan memanfaatkan potensi yang ada untuk membangun Rokan Hilir yang lebih baik,” pungkas H Rusli Effendi, menyerukan persatuan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

PEKANBARU, Bersampena dengan kegiatan Rakorda DPD PATRI Riau tahun 2024, yang di hadiri ketua DPC PATRI se Riau telah diselenggarakan “Webinar Nasional Penguatan Industri Halal” dengan tema “Menuju Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia”. Acara ini berlangsung di Sekretariat II DPD PATRI Riau, Jl. Soekarno Hatta, dimulai pukul 15.00 WIB hingga selesai.

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPP PATRI Pusat yang memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, khususnya di wilayah Riau. Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang industri halal, di antaranya: Dr. H. Kusnadi, M.Pd – Ketua DPD PATRI Riau sekaligus representasi dari Lembaga Pengembangan Industri Halal Indonesia; Dr. Khairil Anwar, MA – Perwakilan dari Kedatuan Nusantara Muaratakus Riau; Dr. Tri Cahyanto, M.Si; Dosen dan Kepala Pusat Halal UIN Susnan Gunung Djati, Bandung dan Dr. Hj. Yenny Kurniawati, M.Pd – Kepala Pusat Halal UIN Suska Riau.

Dr. H. Haikal Hassan, M.T – Kepala BPJPH RI, yang juga memberikan orasi inspiratif terkait pentingnya gaya hidup halal.

Dalam orasinya, Babe Haikal menekankan bahwa halal bukan hanya sebuah kewajiban agama, tetapi juga gaya hidup sehat yang diakui secara global. “Halal itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh WHO. Misalnya, pada hewan sembelihan, di mana darah harus bersih dari daging yang akan kita makan. Sebab darah hewan itu sumber penyakit,” ujarnya.

Di ahir sambutannya, Babe Haikal berjanji akan menerima rombongan dari Penggerak Halal di Riau, untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan pengembangan ecosystem halal di Riau.

Sementara itu, Dr. H. Kusnadi, M.Pd menggarisbawahi pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk mempercepat langkah Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. “Industri halal adalah peluang besar bagi bangsa ini, baik dalam aspek ekonomi maupun diplomasi internasional,” jelasnya.

Acara ini juga mencakup sesi diskusi yang hangat dan interaktif, membahas strategi konkret untuk mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia, mulai dari penguatan sertifikasi halal hingga edukasi masyarakat tentang pentingnya produk halal dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan kesuksesan webinar ini, diharapkan DPD PATRI Riau dapat terus menjadi motor penggerak dalam mengembangkan industri halal, tidak hanya di Riau, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional. *