Berandariaunews.com, Teluk Kuantan – Plt. Bupati Kuansing diwakili Pj. Sekda Kuansing Drs. Muradi menghadiri Pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kuantan Singingi Masa Bakti 2026–2029 yang dirangkai dengan Seminar Ilmiah, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Minggu (13/09/2026).

Pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kuantan Singingi dilakukan langsung oleh Ketua IDI Wilayah Provinsi Riau dr. Marhan Effendi, M.H., C.M.C. dalam kesempatan tersebut dr. Benni Antomy, M.Ked. (An), Sp.An-TI resmi dilantik sebagai Ketua IDI Cabang Kuantan Singingi.

Turut di lantik dr. Windi Pranata sebagai Sekretaris Umum, dr. Rezky Sundari sebagai Bendahara Umum, kemudian dr. Muhammad Ishak, Sp.B sebagai Wakil Ketua I dan dr. Ahmad Fahruddin, Sp.OG sebagai Wakil Ketua II, dan serta bersama jajaran lainya.

Pada pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia di lantik sebanyak 72 orang diantaranya 60 persen wajah baru dan 40 persen wajah lama.

Pada kesempatannya Ketua IDI Cabang Kuantan Singingi periode 2026-2029 dr. Benni Antomy, M.Ked. (An), Sp.An mengajak banyak anggota IDI atau dokter yang bekerja di tempat yang berbeda beda maka mari kita jadikan perbedaan ini untuk saling menghargai, saling mendukung dan saling menguatkan

“Saya percaya organisasi yang kuat adalah yang mampu mengelolah perbedaan menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama”, terang Ketua IDI terpilih.

Selanjutkan Ketua IDI terpilih mengucapkan terimakasih dan rasa hormatnya kepada sejawad semua yang telah mempercayai kami sebagai Ketua IDI, dan memohon doa dan kerjasamanya untuk membangun organisasi ini.

Selanjutnya Ketua IDI Wilayah Provinsi Riau turut memberikan sambutannya, mengucapkan terimakasih dan hormatnya kepada Ketua IDI Kuansing periode sebelumnta yaitu dr. Fahdiansyah, Sp.OG yang sudah dua periode menahkodai organisasi ini.

“Terimakasih kepada dr. Fahdiansyah yang telah memberikan waktu dan ilmunya serta ide idenya untuk terus mengelolah organisasi ini hingga saat ini, dan selamat untuk dr. Benny yang telah terpilih sebagai Ketua IDI cabang Kuansing.

Pada sambutanya juga Pj. Sekda menyampikan bahwa IDI merupakan mitra kerjanya pemerintah daerah di bidang kesehatan untuk itu kami menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus IDI Cabang Kuansing yang baru dilantik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus IDI Kuansing periode 2026–2029 yang baru dilantik,” ujar Muradi.

Menurutnya, pergantian kepengurusan harus menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme, kompetensi dan semangat pengabdian dokter kepada masyarakat.

“Pemerintah siap dan akan memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, mari kita bekerjasama memberikan fasilitas kesehatan dan Pemerintah Kuantan Singingi akan terus memperbaharui fasilitas kesehatan baik di RSUD maupun di tingkat Puskesman.

Turut hadir pada pelantikan tersebut Ketua Pengadilan Negri, Perwakilan Kajari, Koramil, Asisten I, Kadis Kesehatan serta Anggota IDI Cabang Kuantan Singingi.***

Berandariaunews.com, JAKARTA — PLT Bupati Kuansing H. Muklisin terus bergerak memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan Daerah. dengan menemui jajaran Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PAUD Dikdas dan PNFI) di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas usulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai salah satu upaya pemerintah daerah menghadirkan akses pendidikan yang lebih berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam pertemuan itu, PLT Bupati H. Muklisin menemui Plt. Direktur Sekolah Terintegrasi, Nandana Aditya Bhaswara, S.S.T., M.M., serta Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PAUD Dikdas dan PNFI), Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.

Bagi Pemkab Kuansing, usulan sekolah nasional terintegrasi bukan sekadar pembangunan sarana pendidikan, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Kuansing yang unggul.

“Kami datang langsung ke Jakarta karena pendidikan adalah investasi masa depan Kuantan Singingi. Usulan Sekolah Nasional Terintegrasi ini kami dorong agar anak-anak Kuansing mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, terintegrasi dan memiliki peluang yang sama untuk berkembang,” ujar H. Muklisin.

Menurutnya, Pemkab Kuansing siap mendukung dan menindaklanjuti berbagai persyaratan maupun tahapan yang diperlukan pemerintah pusat.

“Kami berharap usulan ini mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tentu siap bersinergi, menyiapkan apa yang menjadi kewenangan daerah, sehingga cita-cita menghadirkan pendidikan berkualitas di Kuansing dapat diwujudkan,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen PAUD Dikdas dan PNFI Gogot Suharwoto menyambut baik komunikasi dan langkah yang dilakukan Pemkab Kuansing tersebut.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang secara langsung menyampaikan usulan ini. Setiap usulan tentu akan kami lihat berdasarkan kesiapan, kebutuhan, serta ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Gogot.

Ia menegaskan, pengembangan pendidikan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Prinsipnya, kami terbuka untuk berkoordinasi dan melihat potensi pengembangan pendidikan di daerah. Yang paling penting adalah kesiapan daerah dan bagaimana program tersebut nantinya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan,” lanjutnya.

PLT Bupati Muklisin didampingi Asisten III Azhar, MM, Kadisdikpora Kuansing Kadisdikpora H. Herizon, S.Pd.SD., M.M, Kabag Umum Deswan Antoni, SE, Kabag Kesra Izmayudi Hendri, ST.***

Berandariaunews.com, Indragiri Hulu – Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Rabu (9/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan Karhutla berjalan optimal melalui sinergi dan kolaborasi seluruh unsur, sekaligus memastikan proses pemadaman dan pendinginan berlangsung hingga ke lapisan gambut terdalam.

Kebakaran terjadi di kawasan lahan gambut dengan luas sekitar 70 hektare. Hingga Rabu siang, personel gabungan yang terdiri dari Polres Inhu, TNI, BPBD, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) masih berjibaku melakukan pemadaman dan pendinginan.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan, sebagian besar area yang terbakar telah berhasil dilokalisir menggunakan sekat kanal. Namun, sejumlah titik api masih berpotensi muncul karena bara dapat bertahan di lapisan gambut.

“Karena lahannya gambut, kita harus memastikan api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Mudah-mudahan dua sampai tiga hari ke depan proses pendinginan bisa berjalan lancar,” ujar Agus di lokasi.

Penanganan Karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara. Satgas darat difokuskan pada pemadaman serta pendinginan, sedangkan dukungan water bombing disiapkan apabila ditemukan titik api dengan skala yang lebih besar.

Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga disiapkan dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan untuk membantu mengoptimalkan upaya penanganan Karhutla.

Kolaborasi Sejak Dini

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan, kolaborasi dalam menghadapi Karhutla telah dilakukan sejak jauh hari, terutama setelah adanya indikasi ancaman El Nino.

Menurutnya, penanganan Karhutla tidak dapat hanya mengandalkan satu institusi. Dibutuhkan gotong royong dan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, hingga pihak perusahaan.

“Kegiatan kolaboratif dan gotong royong ini kita lakukan terus-menerus. Bukan saja pada saat situasi El Nino saat ini, tetapi jauh-jauh hari kita sudah melakukan mitigasi sejak awal,” tegas Herry.

Upaya mitigasi dilakukan dengan memastikan kesiapan sekat kanal, ribuan embung, menara pemantau, sarana dan prasarana perusahaan, hingga kesiapan personel di lapangan.

Sistem peringatan dini juga terus diperkuat melalui berbagai platform, di antaranya Lancang Kuning, SiPongi, Sipakar, serta Green Policing Presisi. Sistem tersebut digunakan untuk mempercepat proses verifikasi hotspot sehingga potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi firespot yang lebih luas.

Tidak Berhenti pada Pemadaman

Kapolda Riau menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Setelah kebakaran berhasil dikendalikan, langkah berikutnya adalah melakukan restorasi terhadap kawasan yang terbakar.

Menurut Herry, restorasi menjadi bagian penting untuk memutus siklus kebakaran yang terus berulang setiap tahun sekaligus mencegah kawasan bekas terbakar dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.

“Kita tidak mau setiap tahun melakukan pemadaman terus-menerus. Harus ada radical break, bagaimana kita melakukan restorasi bersama-sama dan mengubah mindset masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Polda Riau bersama Kodam XIX/Tuanku Tambusai merencanakan gerakan penanaman satu juta pohon yang akan dimulai pada Oktober 2026.

Selain pencegahan dan restorasi, penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla juga terus dilakukan.

Hingga saat ini, Polda Riau telah menangani 47 perkara Karhutla dengan 51 tersangka. Total luas lahan yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 3.066 hektare.

Sementara itu, personel gabungan masih melanjutkan proses pemadaman dan pendinginan di Desa Paya Rumbai. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bara api yang berada di dalam lapisan gambut benar-benar padam dan tidak kembali memicu kebakaran.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Riau dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai turut didampingi Kalaksa BPBD Riau Edy Afrizal serta sejumlah pejabat TNI-Polri. Turut hadir Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto, Kapolres Inhu AKBP Eka Ariandy Putra, Dandim 0302/Inhu Letkol Arh Bangun Bara Kurniawan Prabowo, serta unsur terkait lainnya.***

Berandariaunews.com, KUANSING – Konflik agraria di Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, memanas. Konflik yang telah berlangsung berkepanjangan tersebut bahkan berujung pada bentrokan yang menyebabkan adanya korban.

Anggota Komisi DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, menyayangkan konflik agraria yang berkepanjangan tersebut hingga akhirnya terjadi bentrokan yang menimbulkan korban.

Siti Aisyah turut menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Ia mengatakan akan memfasilitasi masyarakat Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kuansing, dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.

“Rakyat tidak boleh terus menjadi korban dari konflik agraria yang berlarut-larut,” tegas Siti Aisyah kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/9/2026), dikutip dari Belarakyat.com.

Sementara itu, kuasa hukum Kelompok Tani 80 Sumber Berkah, Ikhsan, S.H., M.H., CLA., CPM., melalui rekan satu timnya, Ferindoni mengatakan pihaknya siap mengawal kasus tersebut ke Komisi III DPR RI.

“Kasus konflik ini bakal kita kawal ke Komisi III DPR RI. Terima kasih banyak kepada Ibu DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dan Bapak Komisi III DPR RI yang telah mau memfasilitasi masyarakat Desa Muara Langsat, khususnya Kelompok Tani 80 Sumber Berkah. Insyaallah, kami siap berangkat ke Jakarta”, ujarnya.

Kasus konflik agraria tersebut diharapkan dapat segera mendapatkan perhatian dan penyelesaian melalui mekanisme hukum serta jalur kelembagaan yang tersedia, sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban dari konflik yang berkepanjangan.***

Berandariaunews.com, TELUK KUANTAN — Kabar baik datang bagi masyarakat kawasan transmigrasi Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat (LTD), Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Jalan transmigrasi di wilayah tersebut direncanakan akan segera mendapatkan peningkatan infrastruktur berupa pengaspalan.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Kuansing H. Muklisin saat menghadiri acara Serah Terima Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Desa Giri Sako, Kecamatan LTD, Senin (7/9/2026) siang.

Muklisin menyebut, pemerintah daerah terus memperjuangkan peningkatan infrastruktur, khususnya akses jalan di kawasan transmigrasi. Bahkan, berbagai persyaratan pengajuan peningkatan jalan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Transmigrasi.

“Untuk jalan transmigrasi Giri Sako, kita terus perjuangkan agar bisa diaspal. Pengajuan dan persyaratannya sudah kita sampaikan ke Kementerian Transmigrasi. Mudah-mudahan ini bisa segera direalisasikan,” ujar Muklisin.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat. Jalan yang baik tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan.

Acara serah terima izin operasional MI Desa Giri Sako itu turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Dr. H. Muliardi, M.Pd, Anggota DPRD Kuansing Solehudin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kuansing H. Suhelmon, MA., C.QEM, tokoh masyarakat KH. Sukiman, Pimpinan NU Kuansing KH. Muzakkir, pengurus MI, serta ratusan masyarakat.

Tokoh masyarakat Giri Sako, KH. Sukiman, mengapresiasi perhatian dan kinerja PLT Bupati Kuansing yang dinilainya cukup peduli terhadap perkembangan dunia pendidikan, terutama pendidikan agama.

Ia juga memberikan apresiasi atas kegigihan Muklisin dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan di kawasan transmigrasi.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian Pak H. Muklisin terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama. Beliau juga gigih memperjuangkan infrastruktur jalan, terutama jalan di kawasan transmigrasi. Ini tentu sangat berarti bagi masyarakat,” ungkap KH. Sukiman.

Bagi masyarakat Giri Sako, jalan bukan sekadar akses—tetapi urat nadi ekonomi, pendidikan dan kehidupan sehari-hari.***

KUANTAN SINGINGI — Persoalan penguasaan kebun kelapa sawit di Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, memasuki babak serius. Setelah Kelompok Tani 80 Sumber Berkah kembali berada di areal kebun yang mereka klaim telah dibuka, ditanam, dirawat dan dikelola selama bertahun-tahun, sejumlah orang yang berada di lokasi dilaporkan menjadi korban serangan pada Minggu, 6 September 2026.

Berdasarkan keterangan pihak Kelompok Tani 80 Sumber Berkah, 11 orang mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut dan sebagian harus mendapatkan penanganan medis. Dokumentasi yang diperoleh memperlihatkan sejumlah korban menjalani perawatan dengan luka yang tampak serius.
Peristiwa tersebut telah resmi dilaporkan ke Polres Kuantan Singingi.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan yang diterbitkan kepolisian, laporan tercatat dengan nomor:
LP/B/74/IX/2026/SPKT/POLRES KUANTAN SINGINGI/POLDA RIAU, tanggal 6 September 2026.
Dalam STPL tersebut, pelapor Burhan Budi melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan.

Peristiwa disebut terjadi di Desa Muara Langsat pada sekitar pukul 13.15 WIB.
Uraian laporan menyebut korban sebelumnya melihat sekelompok orang mendekati lokasi. Setelah itu, menurut laporan, terjadi kekerasan dengan menggunakan panah, besi, samurai, tangan dan kaki serta lemparan batu, yang mengakibatkan korban mengalami luka.

Pihak Kelompok Tani 80 Sumber Berkah menyebut peristiwa tersebut terjadi setelah mereka kembali berada dan melakukan pengamanan di areal perkebunan yang selama ini menjadi objek perselisihan.
Kuasa hukum Kelompok Tani 80 Sumber Berkah mengecam keras penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

“Kalau ada pihak yang merasa memiliki hak atas kebun tersebut, negara sudah menyediakan pengadilan. Ajukan bukti, gugat dan menangkan melalui proses hukum. Tidak seorang pun boleh menjadikan kekerasan sebagai alat untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah.”

Menurut kuasa hukum, persoalan mengenai siapa yang paling berhak atas kebun harus diputus melalui pembuktian hukum. Sebaliknya, dugaan pengeroyokan yang mengakibatkan korban luka merupakan persoalan pidana tersendiri yang harus diusut secara profesional.

Kuasa Hukum Kelompok Tani 80 Sumber Berkah Advokat IKHSAN, S.H.,M.H., CLA,CPM. : Jangan Berhenti pada Pelaku Lapangan
Kelompok Tani 80 Sumber Berkah meminta Polres Kuantan Singingi mengusut perkara tersebut secara menyeluruh.

Penyelidikan, menurut kuasa hukum, tidak semestinya berhenti hanya pada identifikasi orang yang diduga melakukan kekerasan secara langsung.

Apabila ditemukan bukti adanya pihak yang menyuruh melakukan, turut serta, membantu, mengorganisasi ataupun menggerakkan terjadinya tindak pidana, maka keterlibatan tersebut juga harus didalami sesuai ketentuan hukum pidana.

“Tangkap pelakunya. Tetapi jangan berhenti di tangan yang melakukan kekerasan. Telusuri berdasarkan alat bukti: siapa yang datang bersama mereka, bagaimana mereka sampai ke lokasi, untuk kepentingan siapa mereka berada di sana, dan apakah ada pihak yang menyuruh atau menggerakkan. Kalau tidak ada bukti keterlibatan pihak lain, jangan dipaksakan. Tetapi kalau ada, hukum harus menjangkaunya.”

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pihak kelompok tidak menuduh individu tertentu sebagai dalang sebelum terdapat hasil penyelidikan dan alat bukti yang mendukung.

Konflik Kebun Sudah Berlangsung Panjang
Perselisihan ini bukan muncul setelah insiden 6 September.
Kelompok Tani 80 Sumber Berkah sebelumnya telah mempermasalahkan penguasaan kebun yang mereka klaim dikelola sejak lama dan kemudian ditanami kelapa sawit. Pihak kelompok menyatakan merekalah yang membuka, menanam, merawat dan menikmati hasil kebun tersebut sebelum penguasaannya beralih dalam konflik yang melibatkan pihak Esron Napitupulu dan pihak lainnya.

Kelompok Tani juga sebelumnya telah memilih jalur hukum. Laporan mengenai dugaan tindak pidana berkaitan dengan penguasaan dan hasil kebun telah dibuat ke Polda Riau pada 24 Juli 2026, dan sengketa keperdataannya juga sedang dipersiapkan untuk diuji melalui pengadilan.

Karena itu, kuasa hukum meminta seluruh pihak menghentikan segala bentuk mobilisasi yang berpotensi menimbulkan benturan baru.
“Hari ini yang harus dihentikan adalah siklus saling menguasai dengan kekuatan. Tanah bisa disengketakan, dokumen bisa diuji dan kepemilikan bisa diperdebatkan di pengadilan. Tetapi keselamatan manusia tidak boleh menjadi harga yang harus dibayar dalam sengketa kebun.

”Pihak kelompok juga meminta aparat kepolisian memperkuat pengamanan di sekitar lokasi, mencegah serangan susulan, mengamankan barang bukti dan rekaman yang tersedia, memeriksa saksi-saksi serta segera melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang berdasarkan alat bukti diduga bertanggung jawab.

“Jangan Sampai Sengketa Tanah Berubah Menjadi Pertumpahan Darah”
Kelompok Tani 80 Sumber Berkah menyatakan tetap menyerahkan penentuan hak atas objek kebun kepada mekanisme hukum.
Namun terhadap peristiwa kekerasan yang telah menimbulkan korban, mereka meminta penegakan hukum dilakukan secara cepat dan transparan.

“Ini bukan lagi semata-mata berbicara tentang siapa menguasai kebun. Ada manusia yang terluka dan harus mendapatkan perlindungan hukum. Kami meminta negara hadir. Jangan sampai sengketa tanah yang seharusnya selesai di meja pengadilan justru berubah menjadi pertumpahan darah di lapangan.***

Berandariaunews.com, KUANTAN SINGINGI – Kelompok Tani 80 Sumber Berkah pada hari ini kembali memasuki dan menguasai secara fisik areal kebun kelapa sawit di Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, yang selama ini mereka klaim sebagai kebun yang dibuka, ditanam, dirawat dan dikelola sendiri selama puluhan tahun.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan melibatkan sekitar 50 orang dari unsur pengamanan dan anggota Kelompok Tani 80 Sumber Berkah. Di lokasi juga terdapat personel kepolisian yang melakukan pengamanan guna menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya benturan antar pihak.

Kuasa hukum Kelompok Tani 80 Sumber Berkah menegaskan bahwa kehadiran masyarakat di lokasi bukan diarahkan untuk melakukan kekerasan, intimidasi ataupun tindakan anarkis, melainkan sebagai upaya mempertahankan dan memulihkan penguasaan faktual atas kebun yang menurut mereka telah lama berada dalam penguasaan kelompok sebelum terjadi pengambilalihan oleh pihak Esron Napitupulu Dkk.

Lahan tersebut mulai dibuka dan digarap oleh Kelompok Tani 80 Sumber Berkah sejak 1992. Penguasaan kemudian berlanjut dengan kegiatan pertanian hingga sekitar 2010, sebelum kelompok mengubah pemanfaatannya menjadi perkebunan kelapa sawit.

Penanaman sawit disebut selesai sekitar 2011 dan kebun terus dirawat serta dipanen hingga Oktober 2024.

Kelompok tani juga memegang sejumlah Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Muara Langsat dan diregistrasi atau diketahui oleh Camat Sentajo Raya atas nama para anggota kelompok. Dalam draft gugatan yang disiapkan, keseluruhan objek yang dipersoalkan disebut seluas kurang lebih 551.741 m² atau sekitar 55,2 hektare.

Persoalan bermula ketika pada 8 Oktober 2024 pihak Kelompok Tani mendalilkan bahwa penguasaan fisik kebun mereka beralih setelah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang dikaitkan dengan Esron Napitupulu. Dalam dokumen perkara, kelompok mendalilkan bahwa pengambilalihan tersebut tidak didahului putusan pengadilan ataupun penetapan eksekusi. Setelah kejadian tersebut, akses menuju kebun juga disebut ditutup sehingga para anggota tidak lagi dapat menjalankan aktivitas perkebunan sebagaimana sebelumnya.

Atas kondisi itu, Kelompok Tani 80 Sumber Berkah tidak tinggal diam. Berbagai jalur hukum telah ditempuh, mulai dari mediasi di Polres Kuantan Singingi, mediasi melalui Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, gugatan perdata, hingga laporan pidana.

Kelompok juga telah membuat laporan ke Polda Riau pada 24 Juli 2026 melalui LP/B/430/VII/2026/SPKT/Polda Riau berkaitan dengan dugaan pengambilalihan dan pengambilan hasil kebun. Perkara tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam proses kepolisian.

Kuasa hukum menegaskan bahwa tindakan masyarakat hari ini harus dibaca dalam konteks tersebut.

“Masyarakat ini bukan datang untuk mencari keributan. Mereka datang ke kebun yang menurut bukti dan riwayat penguasaan mereka sendiri dibuka, ditanam dan dikelola selama bertahun-tahun. Yang kami tekankan adalah tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada perusakan dan tidak boleh ada tindakan melawan hukum dari pihak mana pun.”

Menurut kuasa hukum, kelompok tani 80 Sumber berkah, Advokat IKHSAN, SH.,MH.,CLA,CPM. keberadaan aparat kepolisian di lokasi menjadi penting agar setiap aktivitas berjalan tertib dan tidak berkembang menjadi konflik horizontal.

“Kalau ada pihak lain merasa mempunyai hak, silakan buktikan melalui mekanisme hukum. Jangan ada lagi penyelesaian sengketa dengan kekuatan massa. Kami memilih jalur hukum dan kami meminta semua pihak juga menghormati jalur hukum.”

Secara yuridis, kuasa hukum juga menegaskan bahwa pemulihan penguasaan fisik oleh kelompok tidak boleh dimaknai sebagai penetapan final mengenai kepemilikan oleh masyarakat sendiri. Penentuan siapa yang paling berhak atas objek tetap menjadi kewenangan lembaga peradilan berdasarkan alat bukti masing-masing pihak.

Karena itu, langkah di lapangan disebut dilakukan sebagai pemulihan dan pengamanan penguasaan faktual menurut klaim serta bukti kelompok, bukan sebagai pengganti putusan pengadilan.
“Kami tidak meminta hukum berpihak kepada siapa pun. Kami meminta hukum bekerja. Yang mengaku memiliki hak, buktikan haknya. Yang merasa dirugikan, tempuh pengadilan. Tetapi jangan lagi ada penguasaan sepihak yang menempatkan masyarakat pada posisi tidak berdaya.”

Kelompok Tani 80 Sumber Berkah menyatakan akan tetap mempertahankan suasana kondusif serta menyerahkan penyelesaian akhir sengketa kepada proses hukum yang sedang berjalan.

“Kebun ini mereka buka. Mereka yang menanam. Mereka yang merawat. Dan selama bertahun-tahun mereka pula yang menggantungkan kehidupan dari hasil kebun tersebut. Perjuangan hari ini bukan mencari konflik—melainkan mencari kepastian dan keadilan”.***

Berandariaunews.com, Teluk Kuantan — Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dengan penuh khidmat di Masjid Agung Ar-Raudha, Rabu (2/9/2026) pagi.

Kegiatan tersebut dihadiri PLT Bupati Kuansing H. Muklisin yang diwakili Pj Sekda Kuansing Drs. Muradi, M.Si, Kepala Kantor Kementerian Agama Kuansing H. Suhelmon, M.A., C.QEM, seluruh Kepala OPD, unsur Forkopimda, serta seluruh staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.

Peringatan Maulid Nabi tahun ini diisi dengan tausiah oleh Ustad Encik Ivan Marfikuila, B.E.S, yang dikenal sebagai “Ustadz Ungu”. Dalam tausiah tersebut, jamaah diajak untuk kembali mengingat perjuangan, keteladanan, serta akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan.

Pj Sekda Kuansing Drs. Muradi, M.Si mengatakan, peringatan Maulid Nabi bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum bagi seluruh jajaran Pemkab Kuansing untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.

“Kita berharap melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita semua dapat mengambil keteladanan dari Rasulullah. Beliau mengajarkan kejujuran, amanah, kedisiplinan, kepedulian dan bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai itulah yang harus kita implementasikan dalam menjalankan tugas pemerintahan,” ujar Muradi.

Menurutnya, semakin kuat nilai-nilai keagamaan dan keteladanan Rasulullah diterapkan, maka akan semakin baik pula kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat.

Sementara itu, Ustadz Ungu, Encik Ivan Marfikuila, B.E.S, dalam tausiah menyampaikan bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan melalui perilaku dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

“Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka pertanyaannya sederhana: sudahkah akhlak Rasulullah ada dalam diri kita? Cinta kepada Nabi bukan hanya dengan memperbanyak ucapan, tetapi bagaimana kita mencontoh kejujuran beliau, amanah beliau, kasih sayang beliau dan cara beliau memperlakukan sesama manusia,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Kuansing menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam membangun kehidupan yang lebih baik.

“Jadikan Maulid ini bukan hanya peringatan, tetapi perubahan. Pulang dari masjid ini, mudah-mudahan ada akhlak yang kita bawa, ada kebaikan yang kita mulai dan ada kebiasaan buruk yang kita tinggalkan,” pesan Ustadz Ungu.***

BAGANSIAPIAPI — Sebuah kisah yang membuat orang bertanya-tanya: bagaimana mungkin lahan yang sejak 2010 dikelola warga, tiba-tiba dikuasai perusahaan — padahal instansi pertanahan sudah menyatakan lahan itu BUKAN milik perusahaan? Inilah yang dialami 21 Kepala Keluarga di Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu, Rokan Hilir, selama hampir 16 tahun!

Lahan seluas ±42,5 hektar yang mereka garap kini dikuasai PT Sindora Seraya — padahal DUA SURAT RESMI BPN (tahun 2013 dan 2020) secara tegas menyatakan lahan tersebut TIDAK TERMASUK Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan! Warga pun mengklaim kerugian mencapai Rp28,075 MILIAR rupiah — dan kini mendesak Polda Riau untuk mengusut kasus ini sampai tuntas!

Hal ini disampaikan inisial A salah Perwakilan 21 KK Warga Sungai Sialang Hulu menjelaskan Terkait Surat BPN RI No. 198/6-14/II/2013, HGU PT Sindora Seraya hanya mencakup Teluk Pulau Hulu, Bantaian & Teluk Pulau Hilir, SUNGAI SIALANG HULU TIDAK TERMASUK Sementara Surat Kanwil BPN Riau No. HP.01/3072-14/IX/2020, Kembali menegaskan: TIDAK TERDAPAT HGU PT Sindora Seraya di wilayah yang dipersoalkan warga!

Namun hingga kini sudah hampir 16 tahun berlalu, lahan tetap dikuasai perusahaan. Warga yang seharusnya menikmati hasil sawit malah menderita kerugian puluhan miliar. Pertanyaan Kami jika dua surat BPN menyatakan lahan 42,5 hektar TIDAK TERMASUK HGU PT Sindora Seraya — atas dasar apa perusahaan menguasai dan mengelola lahan tersebut selama bertahun-tahun. Pungkasnya .

DUKUNGAN AKADEMISI & PAKAR HUKUM:

Secara hukum, yang terjadi di Sungai Sialang Hulu patut didalami sebagai dugaan tindak pidana perampasan dan penyerobotan lahan. Faktanya, dua surat resmi BPN tahun 2013 dan 2020 telah menyatakan bahwa 42,5 hektar tersebut TIDAK TERMASUK HGU PT Sindora.”Ucap Fauzi Zaharjhon, SH., MH. (Akademisi Hukum)

“Kalau memang tidak masuk HGU, tentu harus ditelusuri apa dasar penguasaannya. Semua itu harus dibuktikan melalui proses hukum. Kejati Riau diharapkan segera menindaklanjuti laporan masyarakat!” Jelasnya.

Sementara Dr.Elviriadi, M.Si. (Pakar Hukum & Lingkungan) sedikit menambahkan Jika Konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan korporasi harus mendapatkan perhatian serius, terutama bila telah terdapat dokumen resmi negara. Negara wajib memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.”
(Merujuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 & UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria).