Pekanbaru – Atas arahan Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, MM bersama Wakil Bupati H. Muklisin serta dukungan seluruh stakeholder terkait, Kabupaten Kuantan Singingi kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Riau.

Kabupaten Kuansing berhasil meraih peringkat ke-3 dalam penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) tingkat Provinsi Riau. Prestasi ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan keamanan pangan segar yang dikonsumsi masyarakat.

Bupati Kuansing, Dr. H. Suhardiman Amby yang dihubungi, Selasa (19/5/2026), menegaskan bahwa capaian tersebut patut diapresiasi, namun target swasembada pangan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Kuansing.

“Capaian ini tentu sangat kita apresiasi. Namun target yang ada harus tetap kita capai dengan upaya yang optimal. Swasembada pangan tetap menjadi prioritas kita,” ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kuansing, Deflides Gusni didampingi Sekretaris Dinas, H. Novrion menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang diraih Kuansing.

“Izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda, Alhamdulillah Kabupaten Kuantan Singingi meraih peringkat ke-3 untuk penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah tingkat Provinsi Riau,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan arahan dari pimpinan daerah sehingga prestasi tersebut dapat diraih.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda atas support dan arahannya. Semoga pangan segar yang dikonsumsi masyarakat benar-benar dipastikan aman dari zat-zat berbahaya,” tutupnya.***

Teluk Kuantan — Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Diah Sulastri Dewi memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ,terutama Bupati,Dr H Suhardiman Amby, atas lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Menurutnya, Kuansing menjadi salah satu daerah yang dinilai maju dalam mendukung pembaruan hukum nasional berbasis keadilan restoratif dan kearifan lokal.

Hal itu disampaikan saat menghadiri sosialisasi dan uji coba aplikasi Tuanku Online di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Selasa (19/05/2026), yang turut dihadiri Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, unsur pengadilan, tokoh adat, kepala desa, mediator non hakim, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kuansing.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau mengaku bangga dapat hadir langsung di tengah masyarakat Kuansing yang dinilai mampu menjaga harmoni antara hukum formal dan hukum adat.

“Kuansing memiliki keistimewaan karena sudah memiliki Perda Masyarakat Hukum Adat. Ini membuka ruang besar bagi keterlibatan tokoh adat dalam mendukung penyelesaian persoalan hukum di masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, aparat penegak hukum harus memiliki integritas dan kesamaan persepsi dalam menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kehadiran aplikasi Tuanku Online versi terbaru juga menjadi bentuk peningkatan pelayanan hukum berbasis digital yang menjangkau masyarakat desa hingga kelompok rentan melalui peran para peace maker.

“Sosialisasi ini merupakan langkah awal agar layanan hukum yang dimiliki pengadilan dapat membumi hingga ke setiap kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Subiar Teguh Wijaya menyampaikan bahwa aplikasi Tuanku Online merupakan inovasi Mahkamah Agung RI untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan bantuan hukum secara terpadu, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi.

Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini juga menjadi sarana memperkenalkan dan melatih masyarakat menggunakan aplikasi tersebut.

Sebanyak lima desa diundang dalam kegiatan itu, termasuk para datuk di Kuansing yang selama ini berperan sebagai penengah dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta memperkuat sinergi antara pengadilan dan pemerintah daerah dalam pelayanan hukum,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby menegaskan bahwa Kuansing merupakan daerah yang menjunjung tinggi hukum adat, norma, dan agama yang berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat.
Ia menyebutkan, Kuansing memiliki 1.643 datuk dalam berbagai kategori adat, serta telah mengesahkan Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk penguatan peran penghulu dan tokoh adat dalam menjaga permufakatan di tengah masyarakat.

Menurut Bupati, aplikasi Tuanku Online menjadi langkah cepat yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh akses hukum secara lebih mudah dan luas.

“Antara kekuatan hukum formal dan hukum adat harus berjalan seiring sejalan. Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar tercipta payung hukum yang akurat, adil, serta berlandaskan nilai moral, agama, adat, dan budaya,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pengadilan Tinggi Riau juga memberikan penghargaan kepada mediator non hakim, kepala desa, tokoh adat, serta seluruh peace maker yang hadir secara langsung maupun daring.

Mereka dinilai menjadi ujung tombak dalam membuka akses konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat desa dan masyarakat pedalaman.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Riau turut membuka peluang bagi para tetua adat untuk memperoleh sertifikasi profesi mediator, termasuk menyediakan dua beasiswa mediator bagi tokoh adat sebagai bentuk dukungan terhadap penyelesaian sengketa berbasis keadilan dan kearifan lokal.***

KUANTANSINGINGI,– Tim Elang Kuantan Satres Narkoba Polres Kuantan Singingi kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Dalam penggerebekan yang dilakukan di sebuah rumah kontrakan di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, polisi mengamankan tiga orang tersangka beserta barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, sekira pukul 10.30 WIB. Senin (18/5/2026)

Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Hasan Basri, S.H., M.H., menyampaikan, pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya aktivitas peredaran narkotika di wilayah Desa Beringin Taluk.

“Setelah menerima informasi, Tim Elang Kuantan Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil menemukan sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat transaksi narkotika. Tim kemudian melakukan penggerebekan dan mengamankan tiga orang tersangka di dalam kamar rumah tersebut,” ujar AKP Hasan Basri.

Tiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial MP (22), KR (18) dan HP (34). Ketiganya diduga berperan sebagai pengedar narkotika.

Dari hasil penggeledahan yang disaksikan perangkat desa setempat, polisi menemukan barang bukti berupa 164 paket plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 102,71 gram serta 14 butir pil ekstasi dengan berat kotor total 7,19 gram.

Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa pipet kaca pyrex, dua timbangan digital, bong, plastik klip kosong, pipet pembungkus, lakban hitam, gunting, tiga unit handphone, uang tunai Rp350 ribu serta satu unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi.

AKP Hasan Basri menjelaskan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik tersangka MP (22), petugas menemukan foto denah lokasi penyimpanan narkotika. Berdasarkan petunjuk tersebut, Tim Elang Kuantan kembali melakukan penyisiran dan berhasil menemukan tambahan 20 paket sabu di sekitar wilayah Kecamatan Kuantan Tengah.

“Dari hasil interogasi, tersangka MP (22) mengaku memperoleh narkotika tersebut dari seseorang berinisial HK yang saat ini masih dalam penyelidikan. Tersangka mengaku bekerja dalam sistem upah dengan bayaran sebesar Rp1,5 juta,” jelasnya.

Hasil tes urine terhadap ketiga tersangka juga menunjukkan positif mengandung amphetamine.

Saat ini ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kuansing guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Jo Pasal 612 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Ancaman pidana terhadap para tersangka berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda maksimal sebagaimana diatur dalam undang-undang,” tutup AKP Hasan Basri.***

Melindungi Tuah, Menjaga Marwah

IPTU A. Razak
PS. Kasi Humas Polres Kuansing

Email : humaspolreskuansing1@gmail.com
No HP : +62 812-3372-6363
IG : @humaspolreskuansing
FB : Humas Polres Kuansing
Call Center Polri : 110

Teluk Kuantan – Komitmen Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, dalam melestarikan budaya daerah terus dibuktikan melalui berbagai langkah nyata.

Salah satunya, Kabupaten Kuansing kini resmi menerima Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk budaya Perahu Beganduang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Provinsi Riau, Senin (18/5/2026).

Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di Aula Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuansing dan diterima langsung jajaran Disbudpar Kuansing.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuansing, Ir. Emerson, mengatakan pencapaian itu tidak terlepas dari arahan dan komitmen Bupati Kuansing dalam menjaga serta melestarikan warisan budaya daerah.

“Semua ini berkat arahan dan komitmen Pak Bupati dalam melestarikan budaya daerah,” ujar Emerson.

Ia menjelaskan, sertifikat 💬 menjadi bukti resmi bahwa budaya Perahu Beganduang telah tercatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kementerian Hukum RI.

“ Kami telah menerima sertifikat bukti tercatatnya Kekayaan Budaya Komunal Perahu Beganduang di KIK telah diserahkan oleh Kanwil Kemenkum RI Provinsi Riau siang tadi di Aula Disbudpar Kuansing,” jelas Emerson yang merupakan adik kandung Wabup Inhu itu.

Dengan diterimanya sertifikat ini, Perahu Beganduang diharapkan semakin dikenal luas sekaligus menjadi identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi yang terus terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.***

Cerenti — Dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat penanganan bencana kebakaran, Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Satpol PP PKP) membangun pos jaga Damkar di Kecamatan Cerenti.

Menurut Bupati, keberadaan pos Damkar tersebut sangat penting untuk mempercepat respons penanganan kebakaran di wilayah Cerenti dan Inuman. Selama ini, armada Damkar harus dimobilisasi dari Baserah maupun Teluk Kuantan sehingga membutuhkan waktu tempuh lebih lama.

“Dengan adanya pos Damkar di Cerenti, jika terjadi kebakaran di wilayah Cerenti maupun Inuman, penanganan bisa lebih cepat dibandingkan harus menunggu armada dari Baserah atau Teluk Kuantan,” ujar Suhardiman Amby, Senin (18/5/2026).

Sebagai langkah awal penguatan layanan, Satpol PP PKP Kuantan Singingi telah menyerahkan satu unit MPK 02 lengkap dengan dua unit slang ukuran 1,5 inci x 30 meter serta satu unit nozzle ukuran 1,5 inci ke Kecamatan Cerenti.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi, Rio Kasyter Wandra, didampingi Kabid Damkar. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Camat Cerenti , Erialis, S. Sos, bersama anggota DPRD Dapil III.

Bupati berharap keberadaan sarana pendukung tersebut dapat meningkatkan kesiapsiagaan petugas serta meminimalisir risiko kebakaran di kawasan Cerenti dan sekitarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen terus memperkuat fasilitas dan personel pemadam kebakaran hingga menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses layanan darurat.***

Teluk Kuantan — Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat serta penguatan swasembada pangan daerah. Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat kerja penguatan penempatan pegawai PPPK pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan di tingkat kecamatan, yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Senin (18/05/2026).

“Bagaimana mereka diberikan kompetensi dan keterampilan yang tepat sehingga fakta di lapangan benar-benar menunjukkan ekonomi masyarakat yang tumbuh dan maju,” tegas Bupati Suhardiman Amby.

Rapat tersebut membahas optimalisasi sumber daya aparatur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, ketahanan pangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penguatan program strategis pemerintah di desa-desa.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Deflides Gusni, SP., M.Si menyampaikan pihaknya tengah menindaklanjuti usulan pembentukan sejumlah UPTD baru di kecamatan. Dalam rapat itu juga dibahas arahan kepala daerah terkait mekanisme pembentukan UPTD, apakah melalui Ranperda maupun cukup melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Sementara itu, Kepala BKPP Kuansing, Drs. Muradi, M.Si menjelaskan pemerintah daerah juga melakukan penataan personel lintas OPD untuk disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan optimalisasi PAD daerah.

Menurutnya, skema penugasan baru diarahkan agar setiap desa mendapat pendampingan aparatur. Untuk desa dengan wilayah luas akan ditempatkan 3 hingga 4 personel, sedangkan desa yang lebih kecil sekitar 2 orang.

Muradi menambahkan, tingginya aktivitas pertanian di Kuansing belum sepenuhnya didukung ketersediaan aparatur teknis di lapangan. Kondisi tersebut diperparah dengan status penyuluh pertanian yang kini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat/kementerian sehingga mempengaruhi fleksibilitas penugasan daerah.

Ke depan, para pegawai akan diperkuat penugasannya hingga tingkat desa guna mengawal berbagai program prioritas pemerintah. Dalam SK penugasan, terdapat sekitar 10 poin tugas utama, termasuk memantau produksi pertanian seperti jagung pipil dan komoditas strategis lainnya.

Dalam arahannya, Bupati Suhardiman juga meminta dilakukan pemetaan terhadap PPPK yang tersebar di berbagai OPD, termasuk pegawai paruh waktu yang memiliki latar belakang pendidikan pertanian maupun peternakan namun belum ditempatkan pada dinas teknis terkait.

Menurutnya, sekitar 20 orang terlebih dahulu perlu dievaluasi tingkat kebutuhan organisasinya di kantor.

Jika belum terlalu dibutuhkan di OPD asal, maka dapat digeser untuk memperkuat pelayanan di kecamatan dan desa.
Bupati menekankan, pembangunan sektor pertanian tidak bisa dilakukan secara parsial.

Dinas Peternakan, Perikanan, dan Tanaman Pangan harus mampu bersinergi membangun ekosistem pertanian terpadu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas daerah.***

KUANTANSINGINGI,– Jajaran Polres Kuantan Singingi bersama Polsek Kuantan Mudik melakukan pengecekan terkait dugaan aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan Sungai Batu Kobau, daerah Bukit Betabuh, Kecamatan Kuantan Mudik, Minggu siang (17/5/2026).

Kegiatan pengecekan tersebut dipimpin Kanit II Sat Reskrim Polres Kuansing IPDA Geraldo Ivanco Pandelaki, S.Tr.K., bersama personel Sat Reskrim Polres Kuansing dan Unit Reskrim Polsek Kuantan Mudik.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Kuantan Mudik AKP Riduan Butar Butar, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi dan pemberitaan terkait dugaan adanya aktivitas PETI di kawasan hutan lindung Bukit Betabuh.

“Personel Sat Reskrim Polres Kuansing bersama Unit Reskrim Polsek Kuantan Mudik langsung turun ke lokasi guna memastikan informasi terkait dugaan aktivitas PETI di Sungai Batu Kobau daerah Bukit Betabuh,” ujar Kapolsek.

Dijelaskan Kapolsek, setibanya di lokasi sekitar pukul 12.45 WIB, tim tidak menemukan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin maupun pelaku di tempat tersebut. Namun, petugas menemukan satu unit box yang diduga digunakan sebagai alat penyaring butiran emas dalam kondisi tidak beroperasi.

“Terhadap temuan tersebut, personel langsung melakukan tindakan pemusnahan dengan cara dirusak dan dibakar agar tidak dapat digunakan kembali,” jelas AKP Riduan Butar Butar.

Selain melakukan penindakan, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar agar tidak melakukan aktivitas PETI karena dapat merusak lingkungan serta melanggar hukum.

Dalam kegiatan tersebut, tidak ada pelaku maupun barang bukti yang diamankan. Situasi selama pelaksanaan pengecekan berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif.***

Sumber : Humas Polres Kuansing

Pekanbaru – DANREM 031/WIRABIMA, Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos, M.Si, M.Han menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas terpilihnya Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, MM sebagai Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Riau periode mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Brigjen TNI Agustatius Sitepu saat menutup Musyawarah Daerah (Musda) PPM Provinsi Riau yang digelar di Ball Room Grand Zuri Pekanbaru, Minggu (17/5/2026) malam.

Menurut Danrem, Suhardiman Amby merupakan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, jaringan luas, serta semangat pengabdian yang kuat. Selain itu, Suhardiman juga dinilai memiliki ikatan historis dengan perjuangan bangsa karena merupakan cucu pejuang kemerdekaan.

“Saya mengapresiasi dan mensupport penuh atas terpilihnya Bapak Dr. H. Suhardiman Amby sebagai Ketua Pimpinan Daerah PPM Provinsi Riau. Dengan hadirnya beliau, saya yakin PPM akan maju, tumbuh, dan semakin besar. Saya yakin Pak Suhardiman sangat mampu membesarkan organisasi keluarga besar pejuang tersebut,” ujar Brigjen TNI Agustatius Sitepu.

Ia menilai keyakinan tersebut bukan tanpa alasan. Suhardiman dianggap sebagai figur yang mampu membangun komunikasi lintas generasi, dekat dengan masyarakat, serta memiliki komitmen menjaga nilai perjuangan dan nasionalisme.

Selain itu, pengalaman Suhardiman dalam memimpin Kabupaten Kuantan Singingi dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi PPM di seluruh kabupaten/kota se-Riau.

“Beliau punya kemampuan merangkul, membangun solidaritas, dan menggerakkan organisasi. PPM membutuhkan figur pemimpin yang mampu menyatukan seluruh kader dan menjaga marwah perjuangan anak cucu veteran,” tegasnya.

Dukungan terhadap kepemimpinan Suhardiman Amby juga datang dari Ketua LVRI Provinsi Riau yang diwakili Kolonel (Purn) TNI ET Sembiring.

Pada kesempatan tersebut, ET Sembiring berharap PPM Riau di bawah kepemimpinan Suhardiman dapat semakin solid serta terus menjaga semangat juang para veteran.

“Kami berharap PPM di bawah kepemimpinan Bapak Suhardiman Amby dapat terus menjaga nilai patriotisme, persatuan, dan menjadi wadah pemersatu generasi penerus perjuangan bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Terpilih Pimpinan Daerah PPM Provinsi Riau, Suhardiman Amby menegaskan dirinya akan merangkul seluruh kader dan pengurus untuk bersama-sama membesarkan organisasi.

“PPM ini rumah besar kita bersama. Tidak ada sekat, tidak ada perbedaan. Saya ingin seluruh kader bersatu, bergandengan tangan, dan bersama-sama membesarkan PPM Provinsi Riau,” tegas Suhardiman.

Ia juga menekankan bahwa PPM harus hadir sebagai organisasi yang aktif menjaga nilai kebangsaan, menghormati jasa para pejuang, serta mampu menjadi kekuatan sosial di tengah masyarakat.

Musda PPM Provinsi Riau tersebut secara resmi ditutup oleh Gubernur Riau yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Dr. H. Bobi Rachmat, STr, MSi.***

Pekanbaru — Peluang Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, untuk memimpin Pemuda Panca Marga (PPM) Riau disebut semakin menguat.

Dukungan dari sejumlah anggota dan simpatisan organisasi anak cucu pejuang itu terus mengalir, seiring mencuatnya kembali sejarah perjuangan almarhum Thamid Datuk Bendaro Kuning, pejuang rakyat Kuantan yang gugur mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1949.

Narasi sejarah perjuangan tersebut kembali menjadi perhatian publik setelah Suhardiman melakukan ziarah ke makam sang pejuang dan menegaskan bahwa Datuk Bendaro Kuning merupakan kakek kandungnya.

Dalam catatan sejarah, Datuk Bendaro Kuning dikenal sebagai salah satu putra terbaik Kuantan Singingi yang ikut berada di garis depan melawan agresi militer Belanda pada masa revolusi fisik 1945–1949.

Beliau bergerak bersama rakyat mempertahankan wilayah Kuantan dan Sumatera Tengah di tengah keterbatasan persenjataan maupun logistik.

Perjuangannya meliputi pengamanan jalur gerilya, distribusi logistik pejuang, perlindungan masyarakat hingga menghadapi langsung pasukan kolonial Belanda.

Datuk Bendaro Kuning kemudian gugur sebagai syuhada bangsa pada tahun 1949 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Dharma.

Munculnya kembali sejarah perjuangan tersebut dinilai menjadi energi moral tersendiri bagi Suhardiman Amby dalam pertarungan memperebutkan kursi Ketua PPM Riau , yang akan di gelar Minggu, 17/5/26 ini di Pekanbaru.

Banyak kalangan menilai, sosok Suhardiman dianggap memiliki keterikatan historis yang kuat dengan semangat perjuangan para veteran dan keluarga pejuang.

Mayoritas anggota serta simpatisan PPM Riau disebut meyakini organisasi itu akan semakin eksis di bawah kepemimpinan Suhardiman Amby.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari rekam jejak kepemimpinannya selama memimpin Kabupaten Kuantan Singingi.

Keberhasilan mengangkat tradisi budaya Pacu Jalur hingga dikenal luas di tingkat nasional bahkan internasional menjadi salah satu contoh yang sering disebut.

Berbagai kolaborasi dan gagasan yang dibangun Suhardiman dinilai mampu menghidupkan kembali kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya.
Kehadiran Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, bersama sejumlah pejabat nasional pada agenda Pacu Jalur yang sebelumnya sempat diragukan, akhirnya terbukti terealisasi.

“Datuk Bendaro Kuning bukan hanya milik keluarga kami, tetapi milik masyarakat Kuantan Singingi dan bangsa Indonesia. Semangat perjuangan beliau harus menjadi inspirasi generasi muda agar mencintai daerah, bangsa, dan negara,” ujar Suhardiman.

Tak hanya dikenal sebagai kepala daerah, Suhardiman Amby juga memiliki perjalanan panjang dalam dunia organisasi dan pemerintahan. Ia pernah menjadi Anggota DPRD Riau, pimpinan komisi DPRD Provinsi Riau, Wakil Bupati Kuansing, Plt Bupati hingga kini menjabat sebagai Bupati Kuantan Singingi.

Selain aktif di KNPI, Karang Taruna, dan PMI, Suhardiman juga dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Imam Saleh Inuman.

Di bidang akademik, ia menyelesaikan pendidikan doktoral Ilmu Manajemen di Universitas Pasundan pada tahun 2024.
Di akhir narasi perjuangan tersebut ditegaskan bahwa jasa para pejuang daerah tidak boleh dilupakan sepanjang masa.

“Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama,” menjadi pesan moral yang menggambarkan besarnya pengorbanan para pejuang kemerdekaan asal Kuantan Singingi.

Kini, semangat perjuangan Datuk Bendaro Kuning disebut terus hidup melalui pengabdian dan kepemimpinan Suhardiman Amby dalam membangun Kuantan Singingi serta memperjuangkan eksistensi organisasi anak cucu pejuang di Riau.***

Teluk Kuantan — Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, diwakili Sekretaris Daerah Zulkarnaen, ST, MSi menghadiri peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026).

Presiden Prabowo hadir langsung di Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sementara peserta dari berbagai daerah mengikuti kegiatan secara virtual melalui zoom meeting.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, kegiatan dipusatkan di Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir. Acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Koperasi Kuansing Drs. Masnur Judin, Perwira Penghubung Dandim 0302 Inhu/Kuansing Mayor Inf. Legimin, Plt Kepala Dinas Sosial PMD Dodi Fitriawan, Sekretaris Dinas Kominfo Hevi H. Antoni, Kapolsek Singingi, Camat Singingi Hilir Andhy Samsul, serta para kepala desa dan tokoh masyarakat setempat.

“Acara peresmian dilaksanakan secara virtual bersama seluruh koperasi desa dan kelurahan yang telah selesai dibentuk dan siap beroperasi,” ujar Kepala Dinas Koperasi Kuansing, Masnur Judin.
Bupati Kuansing melalui Sekda Zulkarnaen dan Asisten III Setda Kuansing, Drs. Azhar, MM menjelaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih merupakan langkah nyata dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

“Koperasi Merah Putih ini menjadi wadah penguatan ekonomi kerakyatan. Kita ingin desa dan kelurahan memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri, produktif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Zulkarnaen usai acara.
Menurutnya, koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, terutama dalam mendukung pelaku UMKM, petani, serta sektor usaha produktif lainnya di daerah.

“Kita berharap seluruh pengurus koperasi dapat bekerja secara serius dan profesional. Pemerintah daerah akan terus mendukung agar koperasi ini benar-benar berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Masnur Judin.

Sekda Zulkarnaen juga mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan membesarkan koperasi sebagai kekuatan ekonomi daerah. Kita mendukung penuh, program ini, dengan harapan tentu bisa membangkitkan ekonomi masyarakat di pedesaan, tegasnya.

“Kalau koperasi maju, ekonomi masyarakat juga akan tumbuh. Ini bagian dari semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi yang terus kita dorong di Kuantan Singingi,” tutupnya.

Pelaksanaan zoom meeting bersama Presiden Prabowo tersebut sempat membuat sejumlah masyarakat dan peserta mengeluh akibat jadwal acara yang molor. Semula kegiatan dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB, namun baru dimulai sekitar pukul 11.00 WIB.***