BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus mendorong peningkatan
kepatuhan perpajakan dan tertib administrasi keuangan di tingkat kepenghuluan. Upaya
tersebut diperkuat melalui Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Tahun 2026 yang digelar di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Senin (19/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman aparatur kepenghuluan
terhadap pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel, termasuk
pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, S.T.,
M.IP., yang hadir mewakili Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam. Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli,
para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta Datuk dan Datin
Penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir.
Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., Ak., M.Si., CFE, CFrA, CA, Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau, YFR Hermiyana, serta Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir, Basri.
Dalam sambutannya, Sarman Syahroni menekankan pentingnya kepatuhan perpajakan
sebagai bagian dari tanggung jawab aparatur dalam mengelola keuangan kepenghuluan.
Menurutnya, pemahaman terhadap ketentuan perpajakan perlu terus ditingkatkan agar
setiap pelaksanaan kegiatan dan transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
aturan yang berlaku.

Pengelolaan pajak yang tertib juga menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola
pemerintahan yang baik. Karena itu, aparatur kepenghuluan diharapkan semakin cermat
dalam melaksanakan administrasi keuangan, memenuhi kewajiban perpajakan, serta
memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Pemanfaatan aplikasi Siskeudes turut menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Aplikasi ini
mendukung proses administrasi dan pencatatan keuangan desa, sehingga penggunaannya
perlu dioptimalkan oleh aparatur yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di
tingkat kepenghuluan.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap aparatur kepenghuluan
dapat meningkatkan pemahaman dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban
anggaran.
Penguatan koordinasi dan pembinaan bersama instansi terkait juga diharapkan dapat
membantu meminimalkan kesalahan administrasi serta meningkatkan kepatuhan terhadap
ketentuan perpajakan.
Dengan pengelolaan keuangan yang semakin tertib dan akuntabel, pemerintah kepenghuluan
diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat secara lebih efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Infotorial Diskominfotiks Rohil)

TELUK KUANTAN – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), H. Muklisin, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung akses pendidikan bagi seluruh anak, khususnya dari keluarga kurang mampu, agar dapat meraih cita-cita dan memutus rantai kemiskinan. Hal itu disampaikannya melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kuansing, Drs. Muradi, M.Si., saat kegiatan Open House Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kuansing di gedung serbaguna sekolah, Sabtu (17/10/2026).

Mewakili Plt Bupati, Muradi menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

“Pemerintah hadir memastikan setiap anak Kuansing memiliki kesempatan mengenyam pendidikan dan meraih cita-cita tanpa terkendala biaya,” tegas Muradi.

Menurutnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kuansing bukan sekadar tempat menimba ilmu, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan akhlak generasi muda.

Ia berpesan agar para siswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga perilaku, dan menghormati guru.

“Disiplin dalam belajar, jaga akhlak, dan hormati guru. Jadilah generasi yang membanggakan keluarga serta membawa kemajuan bagi Kuansing,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kuansing menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkab Kuansing dan kepercayaan orang tua siswa. Pihaknya berkomitmen menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan akademik dan membangun karakter.

“Kami ingin anak-anak tumbuh percaya diri, berakhlak baik, dan memiliki masa depan yang lebih cerah,” ungkapnya.

Melalui Sekolah Rakyat, diharapkan semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang layak. Program ini menjadi salah satu upaya membuka peluang masa depan yang lebih baik sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.***

TELUK KUANTAN – Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kabel jaringan internet yang tidak tertata rapi hingga hampir menjuntai ke badan jalan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfoss) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) bergerak melakukan penataan kabel bersama tim informatika dan sejumlah penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP), Kamis (15/10/2026) pagi.

Penataan tersebut dipusatkan di kawasan Astaka Taman Jalur, Teluk Kuantan, serta di area kota Teluk Kuantan lainnya, sebagai upaya memperindah estetika kota sekaligus menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap kondisi kabel yang dinilai mengganggu kerapian lingkungan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt Kepala Diskominfoss Kuansing, Hevi Heri Antoni, S.Sos., M.Si., bersama tim jaringan yang terdiri dari Masriadi, Yusran, Gilang, Andika, Nasrianto, Fahrizal, Mardwi Hendri, dan Widodo.

Penataan juga melibatkan sejumlah ISP yang beroperasi di Kuansing, yakni HydraNet, Pacu Net, Mayatama, IndiHome, SkyNet, dan Icon Net.

Plt Kadis Kominfoss Kuansing, Hevi Heri Antoni, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sekaligus upaya bersama untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata, rapi, dan nyaman dipandang.

“Penataan kabel ini kita lakukan sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Kita ingin kabel-kabel jaringan yang ada, khususnya di kawasan Astaka Taman Jalur, bisa lebih rapi dan tidak menjuntai hingga mendekati badan jalan,” ujarnya.

Menurut Hevi, penataan jaringan kabel tidak hanya berkaitan dengan keindahan kota, tetapi juga perlu menjadi perhatian bersama demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di jalan.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah, tim teknis, dan para penyedia layanan internet sangat diperlukan agar penataan kabel dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, keberadaan infrastruktur telekomunikasi tetap mendukung kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kerapian lingkungan.

“Kita berharap seluruh ISP memiliki kepedulian yang sama terhadap kerapian kabel jaringan. Ini merupakan tanggung jawab bersama agar wajah Kota Teluk Kuantan semakin tertata dan nyaman,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Hevi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Perhubungan Kuansing yang telah membantu serta memfasilitasi penggunaan mobil crane untuk mendukung proses penataan kabel di lokasi.

Menurutnya, dukungan fasilitas tersebut sangat membantu kelancaran pekerjaan, terutama dalam menjangkau kabel yang berada di ketinggian.

Melalui kegiatan ini, Diskominfoss Kuansing berharap penataan kabel jaringan dapat terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga kawasan perkotaan semakin rapi, estetis, serta aman bagi masyarakat.

Langkah ini sekaligus menjadi wujud respons pemerintah daerah terhadap aspirasi warga, bahwa pengelolaan infrastruktur kota tidak hanya menyangkut pembangunan, tetapi juga pemeliharaan dan penataan agar manfaatnya dapat dirasakan bersama.***

ROKAN HILIR – Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam, menekankan pentingnya peran
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) serta Bunda
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan
mempersiapkan generasi berkualitas.

Pesan tersebut disampaikan Bistamam saat menghadiri pelantikan Ketua TP-PKK sekaligus
pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Bd. Ernawati, S.Pd.,
di lapangan Kantor Camat Tanah Putih Tanjung Melawan, Kamis (15/10/2026).

Dalam sambutannya, Bistamam berharap amanah yang diberikan kepada Ketua TP-PKK
dan Bunda PAUD dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta diwujudkan
melalui program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, TP-PKK memiliki peran strategis dalam pemberdayaan keluarga, peningkatan
kesehatan, pendidikan, dan pembinaan generasi muda. Karena itu, sinergi dengan
pemerintah dan berbagai unsur masyarakat perlu diperkuat agar program yang dijalankan
sesuai dengan kebutuhan warga.

“Peran TP-PKK sangat penting dalam pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan,
pendidikan, dan pembinaan generasi muda. Saya berharap TP-PKK Kecamatan Tanah Putih
Tanjung Melawan dapat bersinergi dengan pemerintah serta menghadirkan program yang
bermanfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bistamam.

Selain pemberdayaan keluarga, Bistamam juga menyoroti pentingnya pendidikan anak
usia dini sebagai fondasi pembentukan karakter dan perkembangan anak. Menurutnya,
dukungan terhadap pendidikan sejak usia dini diperlukan untuk mempersiapkan generasi
yang sehat, cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia.

Ia berharap Bunda PAUD dapat memperkuat kerja sama dengan TP-PKK, Posyandu,
pemerintah desa, tenaga pendidik, serta orang tua dalam mendukung tumbuh kembang
anak secara optimal.
“PAUD merupakan fondasi dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan

berakhlak mulia. Saya berharap Bunda PAUD dapat memperkuat kerja sama dengan TP-
PKK, Posyandu, pemerintah desa, tenaga pendidik, dan orang tua untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” ungkapnya.
Bistamam juga mengajak seluruh pihak menjadikan pelantikan dan pengukuhan tersebut
sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
memperkuat pemberdayaan keluarga, serta mendukung terbentuknya generasi penerus Rokan Hilir yang berkualitas.

Pada kesempatan yang sama, Bistamam bersama pengurus TP-PKK Kabupaten Rokan Hilir
pmenyerahkan bantuan paket sembako secara simbolis kepada 10 penerima manfaat.
Bantuan yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir
tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Rokan Hilir, Tatik Sri Rahayu Bistamam,
Indah Septiani Charles, S.AB., sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD),

pengurus TP-PKK Kabupaten Rohil, unsur Polsek dan Koramil Tanah Putih Tanjung
Melawan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh adat, tokoh agama, perwakilan
organisasi kemasyarakatan, serta perangkat desa.

Melalui penguatan peran TP-PKK dan Bunda PAUD, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
berharap upaya pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas pendidikan anak usia
dini dapat berjalan beriringan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta masa
depan generasi penerus. (Infotorial Diskominfotiks Rohil)

ROKAN HILIR – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) memperkuat upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Program NAN BISA Pelayanan Bijak Satu
Atap di Kecamatan Rimba Melintang. Program tersebut diresmikan Bupati Rokan Hilir, H.
Bistamam, pada Kamis (15/10/2026), di halaman Kantor Camat Rimba Melintang.

Kehadiran pelayanan terpadu ini diharapkan dapat mendekatkan akses layanan kepada
masyarakat, sekaligus memangkas alur birokrasi agar pengurusan administrasi menjadi
lebih mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi.

Melalui program tersebut, masyarakat Rimba Melintang dapat mengakses sejumlah
layanan strategis di satu lokasi tanpa harus menempuh perjalanan ke ibu kota kabupaten
untuk mengurus kebutuhan tertentu.

Layanan yang tersedia mencakup administrasi kependudukan, seperti pengurusan Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen pencatatan sipil lainnya. Selain
itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi sosial dan pendaftaran program
bantuan sosial pemerintah, serta layanan administrasi dan informasi terkait Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM).

Dalam sambutannya saat peresmian, Bupati H. Bistamam menegaskan bahwa program
tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat sekaligus
menyederhanakan proses pelayanan pemerintahan.

Ia meminta agar pelayanan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengedepankan
kecepatan, transparansi, profesionalisme, serta perlakuan yang adil bagi seluruh
masyarakat.

“Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Kami
menginstruksikan agar pelaksanaannya berjalan secara berkelanjutan dengan pelayanan
yang cepat, transparan, profesional, dan tanpa diskriminasi,” ujar Bistamam.

Selain meresmikan pelayanan terpadu, kunjungan kerja bupati tersebut juga dirangkai
dengan kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan paket sembako secara simbolis
kepada 10 perwakilan keluarga penerima manfaat. Bantuan itu diharapkan dapat
membantu meringankan beban ekonomi warga yang membutuhkan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TP-PKK Kabupaten Rokan Hilir, Tatik Sri Rahayu
Bistamam, memimpin kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program pemberdayaan
keluarga di Kecamatan Rimba Melintang. Kegiatan tersebut bertujuan memantau
pelaksanaan program PKK agar berjalan efektif dalam mendukung peningkatan
kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan.

Peresmian Pelayanan Bijak Satu Atap tersebut dihadiri Ketua I TP-PKK Rohil, Indah Septiani
Charles, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohil,
serta pengurus TP-PKK Kabupaten. Rombongan bupati disambut Camat Rimba Melintang,
H. Sukirman, S.Ag., M.Pd., bersama Ketua TP-PKK Kecamatan Rimba Melintang, Bd.
Mulyani Sukirman, S.Pd. Hadir pula unsur pimpinan kecamatan dari Polsek dan Koramil,
para lurah dan penghulu, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Rimba Melintang.

Melalui pelayanan terpadu ini, Pemkab Rohil berharap akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan semakin mudah dan
kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan terus meningkat.

BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus mendorong transformasi
digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada layanan administrasi
kepegawaian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah perekaman Tanda Tangan Elektronik
(TTE) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan
Pemkab Rohil.
Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, meninjau langsung
pelaksanaan perekaman TTE di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu (14/10/2026).
Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta Inspektur Daerah, Sarman Syahroni.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan proses perekaman identitas
digital bagi PPPK Paruh Waktu.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola
administrasi kepegawaian berbasis digital agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih
tertib, efisien, dan akuntabel.
TTE Dukung Administrasi Kepegawaian Berbasis Digital
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, SH, menyambut baik kunjungan
Bupati beserta jajaran. Menurutnya, perhatian langsung pimpinan daerah menjadi dukungan
bagi pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Yulisma selaku Kepala
BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan perekaman tanda tangan elektronik untuk
tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar Juliandra.
Ia menjelaskan, penerapan TTE diarahkan untuk mendukung proses administrasi kepegawaian
secara digital, termasuk kebutuhan administrasi kontrak kerja pegawai pada masa mendatang.
Melalui sistem digital tersebut, proses administrasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih
praktis dan terintegrasi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.
BKPSDM Perkuat Validasi Identitas Digital

Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, menjelaskan bahwa perekaman TTE merupakan bagian dari
upaya validasi identitas digital tenaga PPPK Paruh Waktu. Pelaksanaannya dilakukan melalui
koordinasi antara BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil.
Menurutnya, validasi identitas menjadi bagian penting dalam mendukung ketertiban
administrasi kepegawaian, terutama dalam pengelolaan data dan dokumen yang berkaitan
dengan hubungan kerja pegawai.
“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang berkolaborasi dengan Diskominfotiks
guna memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat
penting untuk memastikan tata kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan,
akurat, dan memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah,”
terang Yulisma.

Sinergi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan
administrasi kepegawaian yang lebih terstruktur serta mempermudah proses pelayanan bagi
pegawai di lingkungan Pemkab Rohil.
Kendala Jaringan Sempat Terjadi
Dalam pelaksanaan perekaman, Juliandra mengungkapkan sempat terjadi kendala jaringan
yang berdampak pada koneksi ke server selama beberapa menit saat proses pengambilan
data.
Meski demikian, kendala tersebut dapat diatasi dan kegiatan tetap berjalan. Ia menilai
kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi teknis menjadi faktor pendukung dalam
menjaga kelancaran proses perekaman.
“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat terjadi keterlambatan jaringan yang
berpengaruh ke server sekitar beberapa menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses
pelaksanaan masih berjalan normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk
melaksanakan rangkaian kegiatan perekaman ini,” jelasnya.
Optimalkan Pemanfaatan Aplikasi SIKOPAR
Perekaman TTE bagi PPPK Paruh Waktu tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut
komitmen bersama dalam pemanfaatan aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN
PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Pemanfaatan aplikasi ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan administrasi kontrak
kepegawaian secara digital, sehingga data dan proses administrasi dapat ditata dengan lebih
sistematis.
Melalui penerapan TTE dan pemanfaatan SIKOPAR, Pemkab Rohil berupaya memperkuat tata
kelola pemerintahan berbasis elektronik. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung
peningkatan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat akurasi data, serta mewujudkan
birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Transformasi digital ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan
proses kerja pemerintahan dengan kebutuhan pelayanan yang semakin mengandalkan sistem
informasi dan teknologi. (Infotorial Diskominfotiks Rohil)

BAGANSIAPIAPI – Sekitar 80 satuan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), mulai dari
jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah
pertama (SMP), menerima manfaat Program Revitalisasi Sekolah. Dalam pelaksanaannya,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil menegaskan perannya sebatas
melakukan pengawasan dan pemantauan, bukan mengelola ataupun mencairkan dana
bantuan.
Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Rohil, Riwansyah,
S.STP., dalam rapat koordinasi bersama kepala sekolah dari 18 kecamatan se-Kabupaten Rokan
Hilir di Aula Disdikbud Rohil, kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi, Rabu (14/10/2026).
Rapat koordinasi itu menjadi forum untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan program
sekaligus mempertegas pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan sekolah
penerima bantuan.
Menurut Riwansyah, Program Revitalisasi Sekolah merupakan salah satu program prioritas
nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sarana
dan prasarana pendidikan. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima,
sedangkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing
satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perlu diketahui, program revitalisasi ini langsung dari pemerintah pusat dan disalurkan
kepada pihak sekolah. Sekolah menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan.
Dinas Pendidikan tidak terlibat dalam pengelolaan maupun pencairan dana tersebut,” tegas
Riwansyah.

Ia juga menanggapi informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan permintaan
jatah maupun pungutan oleh pihak dinas dalam pelaksanaan program revitalisasi. Riwansyah
membantah dugaan tersebut dan meminta masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil
kesimpulan sebelum memperoleh informasi yang terverifikasi.
Menurutnya, pemahaman terhadap mekanisme penyaluran dana dan pembagian
kewenangan diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan, dengan
mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Kepala Sekolah Sampaikan Pengalaman Pelaksanaan Program
Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala sekolah penerima bantuan turut memberikan
keterangan mengenai penyaluran dana dan perkembangan pekerjaan revitalisasi di satuan
pendidikan masing-masing.
Kepala TK Attabi’in menyampaikan bahwa dana bantuan diterima langsung oleh pihak sekolah
secara utuh. Ia juga menyebutkan bahwa progres pekerjaan fisik di sekolahnya telah mencapai

sekitar 95 persen. Berdasarkan pengalamannya, tidak terdapat pungutan dari Disdikbud Rohil
dalam pelaksanaan program tersebut.
Sementara itu, Saringah, Kepala SDN 016 Serusa, Kecamatan Sinaboi, mengapresiasi arahan
dan pendampingan yang diberikan Disdikbud Rohil. Ia menyatakan bahwa penyaluran dana
berlangsung secara transparan dan tidak disertai pungutan oleh pihak kabupaten.
Keterangan senada disampaikan Kepala SMPN 4 Kubu Babussalam. Ia membantah adanya
pungutan sebagaimana isu yang beredar di media sosial dan menjelaskan bahwa pengelolaan
dana serta pelaksanaan pekerjaan dilakukan langsung oleh pihak sekolah.
Pernyataan para kepala sekolah tersebut menjadi bagian dari keterangan yang disampaikan
dalam forum koordinasi terkait pelaksanaan program revitalisasi di Rohil.
Diharapkan Dukung Peningkatan Sarana Pendidikan
Riwansyah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah yang
memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan di Rohil untuk memperbaiki fasilitas
belajar. Perbaikan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat menunjang proses
pembelajaran serta mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Disdikbud Rohil menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan sesuai
kewenangannya. Sementara itu, sekolah penerima bantuan bertanggung jawab atas
pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan sesuai mekanisme program.
Melalui koordinasi antara dinas dan satuan pendidikan, pelaksanaan program revitalisasi
diharapkan berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat
dirasakan oleh sekolah serta peserta didik di Kabupaten Rokan Hilir.

ROKAN HILIR – Kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah kebakaran di Jalan Yahya
Tatoe, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Rokan
Hilir (Pemkab Rohil) melalui penyaluran bantuan darurat untuk membantu memenuhi
kebutuhan dasar para korban.
Bantuan yang disalurkan pada Rabu (14/10/2026) tersebut menjadi bagian dari upaya
pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak, sekaligus
mendukung pemenuhan kebutuhan selama masa tanggap darurat dan pemulihan
pascabencana.
Penyerahan bantuan dilakukan atas nama Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, oleh Inspektur
Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, ST., M.IP., CGCAE, yang hadir mewakili
bupati. Kegiatan tersebut turut didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah
(OPD) di lingkungan Pemkab Rohil.
Dalam kesempatan itu, Sarman menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa
warga Kelurahan Bagan Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya hadir
memberikan dukungan kepada masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat
bencana.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, kami turut prihatin yang mendalam atas
musibah kebakaran ini. Setiap musibah adalah ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga
seluruh korban diberikan ketabahan dan kekuatan. Bantuan ini merupakan bentuk tanggung
jawab dan kepedulian pemerintah daerah untuk sedikit meringankan beban saudara-saudara
kita di sini,” ujar Sarman.
Bantuan Logistik untuk Kebutuhan Mendesak
Sebagai bentuk dukungan awal bagi warga terdampak, Pemkab Rohil menyalurkan sejumlah
kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat. Bantuan tersebut meliputi sembako, selimut,
kasur, pakaian layak pakai, serta terpal yang dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan
sementara.
Bantuan ini diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah
kebakaran, terutama bagi mereka yang membutuhkan perlengkapan dasar untuk menjalani
masa pemulihan.
Musibah kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menghadirkan
tantangan bagi warga untuk kembali menata kehidupan. Karena itu, pemenuhan kebutuhan
dasar menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan pascabencana, di samping
perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan khusus setiap keluarga terdampak.

Kehadiran pemerintah daerah melalui penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat
memberikan dukungan awal bagi masyarakat Bagan Barat dalam melewati masa sulit setelah
musibah.
Upaya pemulihan pascakebakaran selanjutnya perlu memperhatikan kondisi kerusakan yang
dialami warga serta kebutuhan yang paling mendesak, sehingga bantuan yang diberikan dapat
benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. (Infotorial Diskominfotiks Rohil)

BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, terus mendorong
penataan kawasan pesisir melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini
diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi permukiman nelayan, tetapi juga mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi berbasis sektor kelautan dan
perikanan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peninjauan progres pembangunan tiga titik Kampung
Nelayan Merah Putih di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) oleh Wakil Bupati Rohil, Jhony
Charles, Selasa (13/10/2026).
Peninjauan dilakukan di kawasan Teluk Pulai, Panipahan Darat, dan Panipahan Kota. Kegiatan
tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memantau perkembangan
pembangunan sekaligus memastikan penataan kawasan pesisir berjalan sesuai dengan tujuan
program.
Wakil Bupati Rohil, Jhony Charles, mengatakan bahwa saat ini terdapat lima titik Kampung
Nelayan Merah Putih di Kabupaten Rokan Hilir. Selain tiga lokasi di Kecamatan Pasir Limau
Kapas, dua titik lainnya berada di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi.
“Di Rokan Hilir totalnya ada lima titik saat ini. Tiga titik di Kecamatan Pasir Limau Kapas ini,
dan dua titik lagi berada di Kecamatan Bangko serta Kecamatan Sinaboi,” ujar Jhony Charles
saat peninjauan.
Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk
meningkatkan kualitas kawasan permukiman masyarakat pesisir melalui pembangunan
infrastruktur yang lebih tertata dan terintegrasi.
Bupati Rohil Perjuangkan Penambahan Lokasi
Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menyebut pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih
sebagai salah satu upaya mendorong perubahan kawasan permukiman nelayan agar lebih
layak, sehat, dan produktif.
Menurutnya, penataan kawasan pesisir tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan
fisik. Program tersebut juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga nelayan
melalui lingkungan permukiman yang lebih baik dan mendukung aktivitas masyarakat.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk
masyarakat pesisir. Kita ingin mengubah kesan kumuh menjadi kawasan yang rapi, sehat, dan
produktif. Nilai tambahnya harus dirasakan langsung oleh ekonomi keluarga nelayan kita,” kata
Bistamam.
Upaya menghadirkan program tersebut di Rohil, lanjutnya, dilakukan melalui koordinasi dan
pengusulan kepada pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sebelumnya, Bistamam bersama jajaran terkait melakukan koordinasi langsung dengan
kementerian untuk mendorong realisasi pembangunan di wilayah pesisir Rohil.
Melalui koordinasi tersebut, lokasi pembangunan di Kecamatan Bangko dan Kecamatan
Sinaboi juga telah ditinjau dan ditetapkan, sebagaimana disampaikan dalam keterangan
Pemkab Rohil.

Usulkan Tambahan Empat hingga Enam Titik
Pemkab Rohil kini berupaya memperluas cakupan program dengan mengusulkan tambahan
sekitar empat hingga enam titik Kampung Nelayan Merah Putih kepada pemerintah pusat.
Usulan tersebut ditujukan untuk memperluas penataan kawasan permukiman nelayan di
wilayah pesisir lainnya di Kabupaten Rokan Hilir. Namun, realisasi penambahan lokasi masih
bergantung pada proses pembahasan dan persetujuan pemerintah pusat.
Bistamam mengatakan, pemerintah daerah akan terus mengawal usulan tersebut melalui
koordinasi dengan kementerian terkait. Menurutnya, potensi kelautan dan perikanan Rohil
membutuhkan dukungan pembangunan yang memadai agar dapat memberikan manfaat
lebih luas bagi masyarakat.
“Kami terus mengawal usulan baru ini di kementerian. Potensi maritim kita sangat besar, dan
intervensi pusat sangat kita butuhkan agar penataan kawasan pesisir di Rokan Hilir bisa
berjalan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ungkapnya.

Dorong Kawasan Pesisir Lebih Tertata dan Produktif
Dengan adanya pembangunan di lima titik serta usulan tambahan lokasi, Pemkab Rohil
berharap penataan kawasan pesisir dapat dilakukan secara bertahap dan menjangkau lebih
banyak masyarakat nelayan.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu menciptakan lingkungan
permukiman yang lebih bersih, sehat, dan tertata, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas
ekonomi masyarakat pesisir.
Pemkab Rohil menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi
salah satu faktor penting dalam mendorong pengembangan kawasan pesisir. Dengan
dukungan program yang berkelanjutan, potensi kelautan dan perikanan diharapkan dapat
memberikan kontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian
daerah. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

ROKAN HILIR – berandariaunews.com -Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi Sistem Pembayaran dan Pencairan Dana secara elektronik. Salah satunya melalui penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. (senin 12/10/2026)

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi keuangan, mempercepat proses pencairan dana, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, akuntabel dan efisien.

Kepala BPKAD Rokan Hilir, Muhammad Fauzi, S.IP., M.Si., M.H., mengatakan bahwa  SP2D Online diarahkan untuk mempercepat sekaligus menertibkan proses administrasi pencairan keuangan pemerintah daerah agar pelaksanaannya semakin efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Digitalisasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hilir, terutama melalui proses administrasi pencairan anggaran yang lebih terintegrasi dan mudah dipantau.

Muhammad Fauzi mengatakan, digitalisasi pelayanan keuangan menjadi bagian dari komitmen BPKAD dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

“SP2D Online ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Sistem ini diharapkan dapat memangkas tahapan birokrasi serta mempercepat proses pencairan untuk kegiatan pemerintahan, belanja barang dan jasa maupun hak-hak ASN seperti gaji dan TPP,” papar  Muhammad Fauzi.

Menurutnya, penerapan sistem digital tidak semata-mata ditujukan untuk mempercepat pencairan anggaran. Lebih dari itu, digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah, SP2D merupakan dokumen yang diterbitkan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh perangkat daerah. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi bank untuk melakukan pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan dukungan sistem online, proses administrasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Kelengkapan dokumen, kesesuaian data, dan tahapan verifikasi menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan agar proses pencairan berjalan lancar.

Optimalisasi sistem ini juga diharapkan dapat membantu mempercepat koordinasi antara perangkat daerah yang mengajukan pencairan dengan pihak pengelola keuangan daerah.

Tingkatkan Efisiensi dan Ketertiban Administrasi

Kepala BPKAD Rokan Hilir, Muhammad Fauzi, S.IP., M.Si., M.H., menempatkan optimalisasi SP2D Online sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Percepatan pencairan anggaran tidak hanya berkaitan dengan kecepatan pelayanan administrasi, tetapi juga harus disertai ketelitian dalam pemeriksaan dokumen, ketepatan data, serta kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Melalui digitalisasi, setiap tahapan administrasi diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan terkoordinasi. Perangkat daerah juga perlu memastikan dokumen pengajuan lengkap dan sesuai dengan persyaratan agar tidak terjadi keterlambatan akibat kesalahan administrasi. Di sisi lain, proses digital tetap membutuhkan pengawasan dan pengendalian internal yang baik. Dengan demikian, percepatan pelayanan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan uang daerah.

Dukung Kelancaran Program Pembangunan

Kelancaran proses pencairan anggaran memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah. Ketika administrasi pencairan berjalan efektif, perangkat daerah diharapkan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Optimalisasi SP2D Online di BPKAD Rokan Hilir diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai perangkat daerah, terutama dalam memenuhi kebutuhan administrasi pembayaran kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. “Percepatan pencairan tetap harus berjalan seiring dengan ketersediaan anggaran, kelengkapan persyaratan, serta proses verifikasi sesuai ketentuan. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga pada ketepatan dan akuntabilitas, ” terang Muhammad Fauzi.

Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan

Bagi BPKAD Rokan Hilir, optimalisasi SP2D Online diharapkan menjadi fondasi untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi keuangan sekaligus memperkuat disiplin pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.

Keberhasilan penerapan sistem tersebut tentu membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah, mulai dari ketepatan penyampaian dokumen, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, hingga konsistensi dalam menjalankan prosedur digital.

Sinergi antar pihak menjadi faktor penting agar sistem yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi kelancaran administrasi keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Komitmen BPKAD Rohil terhadap Transformasi Digital

Upaya tersebut sejalan dengan kebutuhan pemerintahan modern yang menuntut pelayanan cepat, administrasi yang tertata, dan pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan pelaksanaan yang konsisten, SP2D Online diharapkan dapat mendukung kelancaran pencairan dana, meningkatkan kualitas administrasi keuangan, serta memperkuat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. (Advetorial BPKAD Rohil)