KUANSING – Menjelang helat akbar Festival Pacu Jalur 2026 pada 19–23 Agustus mendatang, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mengambil langkah cepat. Guna mengantisipasi lonjakan ratusan ribu pengunjung dan wisatawan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfoss) Kuansing resmi menggandeng Polres Kuansing dalam sinergi taktis informasi dan keamanan.

Kesepakatan dan penguatan kolaborasi ini dimatangkan dalam agenda silaturahmi serta sharing information di Mapolres Kuansing pada Rabu (29/07/2026) petang.

Plt Kepala Diskominfoss Kuansing, Hevi Heri Antoni, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa Pacu Jalur bukan sekadar event tahunan, melainkan marwah dan wajah Kabupaten Kuantan Singingi di mata dunia. Oleh karena itu, penyebaran informasi yang akurat serta kondusivitas wilayah menjadi kunci utama kesuksesan event tersebut.

”Kebanggaan kita bersama, Lewat kolaborasi erat dengan Polres Kuansing, kami ingin memastikan publik mendapatkan akses informasi yang valid, transparan, sekaligus teredukasi mengenai pentingnya menjaga ketertiban bersama”, ujar Hevi.

Hevi menambahkan, seluruh kanal komunikasi resmi milik Pemkab—mulai dari portal berita, media sosial, hingga jejaring kemitraan pers—siap dikerahkan penuh untuk meamplifikasi imbauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Menyambut hangat kedatangan jajaran Diskominfoss, Kapolres Kuansing, AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., menekankan bahwa tolak ukur kemeriahan Pacu Jalur harus sejalan dengan rasa aman yang dirasakan oleh warga maupun pengunjung.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang ramah dan bijak. Patuhi aturan lalu lintas, amankan barang bawaan, dan saring setiap informasi agar terhindar dari isu bohong (hoaks). Sinergi bersama Diskominfoss ini akan membuat pesan-pesan keamanan sampai secara cepat dan presisi ke tengah masyarakat”, tegasnya.

Pertemuan ini menjadi fondasi penting dalam memetakan potensi kemacetan, penumpukan massa, hingga potensi gangguan keamanan selama kurun waktu lima hari gelaran tradisi kebanggaan Riau tersebut.

Dengan koordinasi yang makin solid antara pemegang otoritas informasi dan penegak hukum, Pemkab Kuansing optimistis Festival Pacu Jalur 2026 tak hanya berlangsung meriah dan spektakuler, tetapi juga menjadi percontohan event budaya yang aman, tertib, dan berkesan bagi wisatawan.***

Teluk Kuantan – PLT Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) H. Muklisin yang diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Drs. Muradi, M.Si memimpin apel gelar pasukan persiapan pengamanan Pacu Jalur 2026 sekaligus pengukuhan tim kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuantan Singingi di halaman Kantor Satpol PP, Selasa (04/08/2026) pagi.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pengukuhan Petugas Tindak Internal, Tim Intelijen, dan Intelkam Satpol PP sebagai bagian dari penguatan organisasi dalam menghadapi berbagai agenda strategis daerah, khususnya Event Nasional Pacu Jalur 2026 yang akan digelar pada 19–23 Agustus mendatang.

Turut mendampingi Pj Sekda Kuansing, Kasat Pol PP Rio Kasiter, M.Si, Kalaksa BPBD Yulizar, Kepala Badan Kesbangpol Muhjelan Arwan, MH, serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ir. Emerson.

Dalam amanatnya, Pj Sekda Muradi menegaskan bahwa apel gelar pasukan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kesiapan seluruh personel dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama pelaksanaan Pacu Jalur yang menjadi kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi.

“Pacu Jalur merupakan agenda nasional yang menjadi wajah Kabupaten Kuantan Singingi. Karena itu, seluruh personel harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta mengedepankan pendekatan yang humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Muradi.

Ia juga meminta seluruh unsur yang terlibat untuk memperkuat koordinasi lintas instansi agar pengamanan dapat berjalan optimal, sehingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan sukses.

“Keberhasilan Pacu Jalur bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita tunjukkan kesiapan terbaik demi menjaga nama baik Kuantan Singingi di tingkat nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Kasat Pol PP Kuansing Rio Kasiter, M.Si mengatakan pengukuhan tim kerja menjadi langkah strategis dalam memperkuat kinerja Satpol PP, khususnya dalam menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta mendukung pengamanan event berskala nasional.

“Dengan terbentuknya tim tindak internal, intelijen, dan intelkam, diharapkan seluruh personel dapat bekerja lebih terarah, profesional, dan responsif terhadap setiap potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya Pacu Jalur 2026,” tutup Rio.

Ia menambahkan, seluruh personel Satpol PP akan bersinergi dengan TNI, Polri, BPBD, dan seluruh stakeholder terkait guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama pelaksanaan Pacu Jalur.***

Teluk Kuantan – PLT Bupati Kuansing H. Muklisin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kebersamaan dan gotong royong dinilai menjadi kunci agar peringatan hari bersejarah tersebut berlangsung semarak, khidmat, dan berkesan.

Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, yang diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Drs. Muradi, M.Si, saat memimpin rapat persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Multimedia Kantor Bupati Teluk Kuantan, Selasa 4/8/2026 pagi.

Dalam arahannya, Pj Sekda Muradi menegaskan bahwa peringatan HUT RI bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat persatuan dan nasionalisme seluruh masyarakat Kuansing.

“Peringatan HUT Kemerdekaan RI merupakan milik seluruh rakyat. Karena itu, saya mengajak seluruh komponen masyarakat, mulai dari instansi pemerintah, TNI-Polri, dunia pendidikan, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat umum untuk bersama-sama menyemarakkan peringatan kemerdekaan dengan penuh semangat, tertib, dan rasa cinta tanah air,” ujar Muradi.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam kepanitiaan dapat bekerja maksimal sesuai tugas masing-masing sehingga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses.

Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi faktor penting dalam menyukseskan berbagai agenda peringatan, mulai dari upacara bendera, kegiatan sosial, perlombaan, hingga pemasangan atribut kemerdekaan di lingkungan perkantoran, fasilitas umum, dan permukiman masyarakat.

Melalui rapat tersebut, berbagai persiapan teknis turut dibahas guna memastikan pelaksanaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Kuantan Singingi berlangsung aman, tertib, meriah, serta mampu menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Rokan Hilir – Komisi B DPRD Rokan Hilir Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama PHR Dan Masyarakat Kubu dan Kuba tentang Koperasi Seribu Kubah dengan Plasma PT Jatim, 3/8/26 aula Kantor DPRD Rokan Hilir jalan pesisir perkantoran batu 6 bagan siapiapi dipimpin langsung H. ZAHRUL SAUPI, di dampingi AMANSYAH , Hamzah, dan beberapa dari Komisi B.

Komisi B DPRD Rokan Hilir menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi yang menyangkut hak petani plasma. Kasus ini menjadi perhatian serius, dan masyarakat berharap proses hukum dapat segera dilakukan agar hak-hak petani plasma tidak kembali terabaikan.

Ketua Tim Revitalisasi, Zulfakar melalui pengawasnya Oky  mengatakan usai acara RDP……revitalisasi melakukan RDP bersama Komisi B dan juga pihak terkait pihak PHR terkait adanya informasi di lapangan terkait ganti rugi di area perkebunan plasma.

Tadi PHR dengan beberapa pertanyaan yang kami lontarkan terkait adanya kontrak jalan selama 1 tahun dari tahun 2023 sampai 2024 yang berada dalam area Koperasi Seribu Kubah, artinya area plasma, PHR mengakui itu bahwasanya kontrak selama 1 tahun itu sebesar 400 juta dan terdampak 12 nama.

Nah, tadi pihak PHR mengakui bahwasanya dari 12 nama ini yang diganti rugi ini melalui Koperasi Seribu Kubah dengan berbekal surat kuasa. Surat kuasa petani plasma yang terdampak ini diserahkan ke Koperasi Seribu Kubah. Koperasi Seribu Kubah melakukan transaksi dengan pihak PHR dengan nilai kontrak 400 juta tadi.

Sementara, nama-nama itu pihak tadi juga mengakui ada juga disebut nama Hendri Utomo salah satunya. Bahwa Hendri Utomo ini pengakuannya tidak pernah menandatangani surat kuasa dan Hendri Utomo tidak mendapatkan dari ganti rugi 400 juta itu.

Kemudian, PHR tadi menyebutkan selain daripada ganti rugi jalan, artinya penambahan jalan oleh pihak untuk operasional PHR, di luar itu ada lagi di area plasma itu tetapi tadi pihak PHR mengatakan itu diganti rugi atas nama pribadi yaitu mantan Ketua Koperasi Seribu Kubah almarhum Kamalummat Wafa dengan luas 4.500 sekian meter persegi dengan nilai 766 juta.

Nah, dan kami tim revitalisasi akan berfokus kepada ganti rugi 12 nama itu. Kami bersepakat bahwasanya akan menempuh jalur hukum terkait adanya dugaan pemalsuan dokumen, kemudian dugaan penggelapan ganti rugi terhadap 12 nama ini. Itu.”

“Jalur hukum seperti apa rencana untuk membuat laporan?”

“Kami tadi bersepakat untuk melaporkan ini ke aparat hukum. Nanti terkait nanti ke aparat hukum atau pihak Kejaksaan ataupun nanti ke Polda, itu nanti kami akan berembuk lagi.”

“Yang rencana mau dilaporkan ini siapa?”

“Pihak koperasi. Pengurus Koperasi Seribu Kubah.” Ujar OKI.

Hardi humas…Head Relation Zona Rokan Memberikan  keterangan bersama awak media mengatakan “Ya, hasil RDP hari ini dari PHR, yang pertama mendengar aspirasi dari petani plasma terkait dengan permasalahan yang ada. Setelah disampaikan, PHR juga menyampaikan data-data yang ada di PHR, dan kami tadi coba mensinkronisasi apa kejadian yang dialami oleh petani plasma, kemudian kita cross-check dengan data PHR, dan tadi yang difasilitasi oleh anggota DPRD, nanti akan dicari titik temunya seperti apa. Tadi memang sudah ada penyampaian data-data, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa mengambil langkah yang strategis sesuai dengan data yang ada. Itu aja, terima kasih.”

“Tapi untuk yang koperasi ini, Pak, yang 12 orang tadi itu, Pak, seperti apa kira-kira?”

“Dari PHR, itu mempercayakan kepada koperasi. Nah, dari koperasi memang ternyata ada 12 orang yang terdampak lahannya yang dilakukan kontrak, ya. Nah, PHR tidak mencampuri urusan internal dari koperasi, tapi tadi apa yang disampaikan oleh petani plasma, ternyata memang ada permasalahan tidak tersampaikan uang sewanya ke petani plasma. Itu tadi yang kita coba cari solusinya apa yang dilakukan oleh langkah-langkah dari kawan-kawan yang dari petani plasma.”

“Ini kan ada 400 juta, Pak, ya? Namun tidak tidak tepat sasaran begini kira-kira. Mungkin apa ini langkah selanjutnya buat dari PHR sendiri?”

“Ya, kalau dari PHR, karena sudah memegang surat kuasa dari 12 petani plasma yang terdampak, jadi diwakilkan oleh ketua koperasi. Namun kami tidak memang tidak mencampuri urusan koperasi untuk mendistribusikan ke masing-masing 12, karena itu memang internal dari koperasi.”

“Memang ada, Bang…”

“Memang ada Bang, nama yang dicatat memang itu ada kuasa?”

“Dari tadi datanya memang tidak dibawa saat ini karena memang belum ada informasi detail seperti apa, tapi nanti dari PHR akan memberikan data-data ke anggota dewan, nanti anggota dewan juga memberikannya ke koperasi. Nanti akan di clear kan.”
“Hardi humas…Head Relation “. Ujarnya

“Pak Hendri Utomo dibawa-bawa adanya ganti rugi ini oleh PHR. Bagaimana ini? Bisa disampaikan?”

“Sebelumnya, selama 4 setengah tahun semenjak SK 2021 itu terbit, saya tidak mengetahui. Tiba-tiba tanggal 9 September tahun 2025, tiba-tiba ada tiga orang yang mengaku orang dari koperasi pusat, yang dalam pikiran saya tim investigasi, bahwa saya mungkin penerima, salah satu penerima. Tapi kenyataannya, saya tanya sama tim TRT, mereka adalah orang PHR.

Jadi saya mengikuti tim TRT ini dalam rapat untuk mendengarkan kejelasan. Nah, ternyata dalam mendapatkan titik terang. Dalam pernyataan dalam rapat tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak-bapak Dewan yang telah memfasilitasi kami, layak di Kubu. Juga tim-tim yang mendampingi saya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan.”

“Terus terang saya merasa dirugikan. Surat pernyataan itu juga saya mau mempertanyakan kalau bisa dikembalikan. Karena bukan apa-apa, Pak, karena ke depannya saya merasa ini tidak bisa memiliki hak-hak lagi nanti. Entah mendapatkan plasma ataupun ini sebagai anggota koperasi ataupun memiliki lahan nanti.  begitulah perasaan hati saya mau saya ungkapkan.”

“Saya tidak pernah membuat surat kuasa. Tapi kalau surat pernyataan pernah saya diajukan pada tanggal 9 September tahun 2025. Dan saya tidak mengetahui pula waktu mereka
datang menanyakan itu bahwa saya sudah terdaftar di SK Bupati tahun 2021.”ungkapnya.

Kuansing – Gelaran Drag Bike dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara resmi ditutup pada Minggu (2/8/2026) malam di Arena Sirkuit Non Permanen Sport Center, Teluk Kuantan. Penutupan berlangsung meriah dengan antusiasme ribuan penonton yang memadati arena hingga malam hari.

Penutupan secara resmi dihadiri PLT Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) H. Muklisin, didampingi Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana, SH, SIK, MH, Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kuansing yang juga Anggota DPRD Kuansing Fedrios Gusni, Pj Sekda Kuansing Drs. Muradi, M.Si, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dodi Fitriawan, serta jajaran pengurus IMI Kuansing.

PLT Bupati Kuansing H. Muklisin mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan Drag Bike hingga berjalan aman, tertib, dan lancar.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Polres Kuansing, IMI Kuansing, panitia, serta seluruh peserta yang telah menyukseskan kegiatan ini. Drag Bike bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana positif bagi generasi muda untuk menyalurkan hobi dan prestasi di lintasan resmi. Semoga ke depan event seperti ini terus digelar sehingga mampu melahirkan pembalap-pembalap berprestasi yang mengharumkan nama Kuansing,” ujar Muklisin.

Sementara itu, Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana, SH, SIK, MH mengatakan, Drag Bike HUT Bhayangkara merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung kegiatan positif masyarakat, sekaligus mengurangi aksi balap liar yang berpotensi membahayakan keselamatan.

“Kami berharap para pecinta otomotif menjadikan sirkuit sebagai tempat menunjukkan kemampuan, bukan di jalan raya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung sehingga kegiatan ini berlangsung aman, tertib, dan penuh sportivitas. Inilah semangat Bhayangkara, hadir bersama masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat,” ungkap Kapolres.

Di kesempatan yang sama, Ketua IMI Kuansing Fedrios Gusni menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Kuansing dan Polres Kuansing terhadap perkembangan dunia otomotif di daerah.

“Alhamdulillah, event ini berjalan sukses dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ini membuktikan bahwa olahraga otomotif memiliki tempat di hati masyarakat Kuansing. IMI akan terus berkomitmen menghadirkan event-event berkualitas sebagai wadah pembinaan atlet balap sekaligus meningkatkan sportivitas dan keselamatan berkendara,” tutup Fedrios.

Penutupan Drag Bike HUT Bhayangkara ditandai dengan penyerahan trofi kepada para juara di berbagai kelas perlombaan. Suasana penuh semangat dan kebersamaan mengakhiri rangkaian kegiatan yang selama dua hari menjadi pusat perhatian para pecinta otomotif di Kuantan Singingi.

Bagasiapiapi – Persoalan pengelolaan dana ganti rugi lahan plasma kembali menjadi sorotan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan Komisi B DPRD Rohil, Tim Revitalisasi Kebun Plasma, dan Pertamina Hulu Rokan (PHR), muncul dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan surat kuasa serta distribusi dana yang berkaitan dengan 12 petani plasma.

Polemik mencuat setelah Tim Revitalisasi menemukan adanya kontrak pekerjaan jalan dengan nilai sekitar Rp400 juta yang disebut berkaitan dengan lahan plasma milik 12 nama petani.

Kontrak tersebut diketahui berlangsung selama periode 2023 hingga 2024 dan berada di wilayah yang terkait dengan Koperasi Seribu Kubah.

Pengawas Tim Revitalisasi, Oky, mengatakan berdasarkan informasi yang diterima, PHR mengakui adanya kontrak tersebut yang prosesnya dilakukan melalui koperasi dengan menggunakan surat kuasa dari para petani plasma.

Namun, persoalan muncul ketika terdapat petani yang mengaku tidak pernah memberikan kuasa ataupun menerima dana kompensasi atas pemanfaatan lahannya.

Salah satu nama yang disebut dalam rapat adalah Hendri Utomo. Ia menyatakan tidak pernah menandatangani surat kuasa dan tidak menerima pembayaran yang dikaitkan dengan ganti rugi lahan plasma tersebut.

Perbedaan antara dokumen yang menjadi dasar transaksi dan keterangan petani itu kemudian memunculkan dugaan adanya persoalan administrasi hingga dugaan penyalahgunaan dana.

Meski demikian, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum.

Tim Revitalisasi Kebun Plasma menyatakan tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada forum RDP.

Jika ditemukan bukti yang cukup, laporan kepada aparat penegak hukum akan ditempuh untuk mengusut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Oky menegaskan, pihaknya telah menyepakati langkah hukum untuk memastikan persoalan yang menyangkut hak petani plasma dapat ditelusuri secara terbuka.

“Kami bersepakat untuk melaporkan hal ini ke penegak hukum, khususnya terkait Koperasi Seribu Kubah,” tegas Oky, Senin (3/8/2026).

Langkah tersebut dinilai penting karena dana yang dipersoalkan berkaitan langsung dengan hak ekonomi para petani plasma.

Transparansi mengenai siapa yang menerima dana, dasar pemberian kuasa, serta mekanisme pembagiannya menjadi bagian penting yang perlu diklarifikasi.

Dari pihak PHR, Head Relation Zona Rokan, Hardi menjelaskan, perusahaan tidak terlibat dalam urusan internal koperasi, termasuk mekanisme pembagian dana kepada para petani.

Menurutnya, PHR dalam proses tersebut berpegang pada surat kuasa yang diterima dari 12 petani plasma.

Sementara persoalan distribusi dana setelah pembayaran dilakukan disebut menjadi ranah koperasi.

Meski demikian, PHR menyatakan siap memberikan data yang dimiliki kepada DPRD Rohil.

Data tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mencocokkan informasi dari perusahaan dengan keterangan para petani serta pihak koperasi.

Pernyataan ini membuka ruang bagi DPRD Rohil untuk melakukan verifikasi secara lebih menyeluruh, terutama terhadap dokumen surat kuasa dan aliran dana yang berkaitan dengan kontrak tersebut.

Komisi B DPRD Rohil dalam RDP tersebut mengambil posisi sebagai fasilitator untuk mempertemukan data dari berbagai pihak.

Dewan mendorong agar persoalan tidak hanya dilihat dari sisi administrasi, tetapi juga dari kepastian hak petani yang namanya tercantum dalam dokumen terkait.

Keluhan petani mengenai belum diterimanya uang sewa atau kompensasi lahan menjadi perhatian utama.

Jika benar terdapat dana yang belum disalurkan kepada penerima yang berhak, maka persoalan tersebut harus segera dituntaskan.

Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan antara data administrasi dengan keterangan petani, diperlukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh untuk mengetahui sumber masalahnya.

Komisi B DPRD Rohil menilai prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar dalam setiap pengelolaan dana yang menyangkut kepentingan petani plasma.

TELUK KUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kembali melakukan penguatan tata kelola pemerintahan melalui pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda). Drs. Muradi, M.Si resmi dilantik sebagai Pj Sekda Kabupaten Kuantan Singingi oleh PLT Bupati Kuantan Singingi H. Muklisin dalam prosesi yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kamis (30/7/2026) siang.
‎
‎Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
‎
‎Dalam arahannya, PLT Bupati Kuantan Singingi H. Muklisin menegaskan bahwa Sekretaris Daerah memiliki peran sentral sebagai motor penggerak birokrasi yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh perangkat daerah agar mampu bekerja lebih cepat, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
‎
‎”Saya percaya saudara Muradi mampu mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Bangun koordinasi yang kuat, jaga integritas, disiplin, dan pastikan seluruh ASN bekerja maksimal melayani masyarakat. Tidak ada ruang bagi praktik KKN dalam pemerintahan yang kita bangun,” tegas Muklisin.
‎
‎PLT Bupati juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat sinergi bersama Pj Sekda demi mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta menghasilkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
‎
‎Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Kuantan Singingi Drs. Muradi, M.Si menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah tersebut. Ia berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, menjaga integritas, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
‎
‎”Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya berkomitmen menjaga integritas, memperkuat koordinasi antar OPD, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung penuh visi dan program pembangunan daerah demi kemajuan Kuantan Singingi,” ujar Muradi.
‎
‎Pelantikan Pj Sekretaris Daerah ini diharapkan semakin memperkuat soliditas birokrasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Dengan kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan, roda pemerintahan diharapkan mampu berjalan semakin efektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kuantan Singingi

Teluk Kuantan – Plt. Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Drs. Muradi, M.Si, memastikan pelaksanaan Pacu Jalur Event Nasional yang akan berlangsung pada 19–23 Agustus 2026 dipersiapkan secara maksimal agar berjalan sukses, aman, dan meriah.
‎
‎”Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin agar event kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi ini berlangsung meriah, meskipun saat ini daerah sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat,” ujar H. Muklisin usai melantik Drs. Muradi, M.Si sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kuantan Singingi di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kamis (30/7/2026).
‎
‎Menurut Muklisin, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi penyelenggaraan, pengamanan, maupun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait, sehingga pelaksanaan Pacu Jalur tahun ini dapat memberikan kesan terbaik bagi masyarakat maupun wisatawan.
‎
‎Ia menyebutkan, pembukaan Pacu Jalur direncanakan akan dilakukan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Namun hingga saat ini, kehadiran Menteri Sosial masih menunggu konfirmasi resmi.
‎
‎”Apabila nanti Bapak Menteri berhalangan hadir, maka pembukaan Pacu Jalur akan dilakukan oleh Bapak Plt. Gubernur Riau,” tegasnya.
‎
‎Muklisin juga mengungkapkan bahwa Plt. Gubernur Riau telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Pacu Jalur melalui bantuan sebesar Rp1 juta untuk setiap jalur yang akan berlaga.
‎
‎”Yang jelas, seluruh persiapan terus kita matangkan.
‎
‎Dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau tentu menjadi penyemangat bagi para peserta dan panitia dalam menyukseskan event nasional ini,” katanya.
‎
‎Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), panitia, serta seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dan bekerja sama menyukseskan agenda budaya terbesar di Kuantan Singingi tersebut.
‎
‎”Doakan kami bisa bekerja secara optimal. Saya minta seluruh OPD tetap kompak, bersatu, dan penuh semangat dalam menjalankan tugas. Sesuai motto daerah kita, Basatu Nagori Maju, Dek Basamo Mako Kan Jadi.
‎
‎Dengan kebersamaan, saya yakin Pacu Jalur tahun ini akan berlangsung sukses dan semakin mengangkat nama Kuantan Singingi di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya.

Teluk Kuantan – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus berupaya mencari solusi terbaik terhadap penyelesaian permasalahan lahan eks 200 hektare PT Adimulia Agrolestari. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Plt. Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, bersama Direktur PT Agrinas Palma Nusantara, pengurus Kelompok Tani Suka Berdamai Jaya, serta sejumlah unsur Forkopimda dan perangkat daerah di Ruang Multimedia Kantor Bupati Kuantan Singingi, Kamis (30/7/2026).
‎
‎Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya terkait penyelesaian gangguan usaha perkebunan pada areal eks 200 hektare PT Adimulia Agrolestari yang kini menjadi perhatian bersama agar memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin kepentingan masyarakat.
‎
‎Mengawali pertemuan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kuantan Singingi, dr. Fahdiansyah, menjelaskan bahwa sebelumnya, lahan seluas 200 hektare bekas PT Adimulia Agrolestari yang telah dialokasikan kepada empat desa ternyata berada di dalam kawasan hutan sehingga belum dapat dikelola.
‎
‎Sementara itu, Plt. Bupati Kuantan Singingi H. Muklisin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi hadir sebagai fasilitator dalam menyelesaikan persoalan tersebut agar menghasilkan solusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
‎
‎Menurutnya, lahan eks PT Adimulia Agrolestari yang kini telah disita negara dan pengelolaannya berada di bawah PT Agrinas Palma Nusantara diharapkan dapat menjadi aset yang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
‎
‎”Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi membantu memfasilitasi penyelesaian terkait peralihan status lahan eks PT Adimulia Agrolestari. Harapan kita, pengelolaan lahan ini nantinya benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Muklisin.
‎
‎Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan PT Agrinas Palma Nusantara, Nofil Anoverta, menegaskan bahwa lahan yang disita negara dan kemudian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara bukan bertujuan mengambil ruang hidup masyarakat.
‎
‎Sebaliknya, PT Agrinas Palma Nusantara berkomitmen membangun kemitraan dengan masyarakat melalui pola kerja sama operasional (KSO).
‎
‎”Lahan yang disita negara dan diserahkan kepada Agrinas bukan untuk mengambil ruang hidup masyarakat sekitar. Kami justru akan membangun kemitraan dengan masyarakat melalui kerja sama operasional,” ujarnya.
‎
‎Melalui rapat lanjutan ini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berharap proses penyelesaian permasalahan lahan eks PT Adimulia Agrolestari dapat berlangsung secara transparan, mengedepankan kepastian hukum, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
‎
‎Turut hadir dalam rapat tersebut Kajari Kuantan Singingi, Kapolres Kuantan Singingi, Dandim 0302/Indragiri Hulu, perwakilan PT Agrinas Palma Nusantara, perwakilan PT Adimulia Agrolestari, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kabag Tata Pemerintahan Setda, Kapolsek Singingi Hilir, Kapolsek Logas Tanah Darat, Camat Singingi Hilir, Camat Logas Tanah Darat, Ketua Lembaga Adat

Teluk Kuantan – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Dr. H. Masrul Hakim, menegaskan bahwa informasi yang menyebut target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kuansing tahun 2026 sebesar Rp155 miliar adalah hoaks dan tidak sesuai dengan data resmi.

Menurut Masrul Hakim, target PAD Kabupaten Kuansing tahun 2026 yang benar adalah Rp255 miliar. Hingga Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp110 miliar atau 43,2 persen dari target.

“Berita yang menyebut target PAD sebesar Rp155 miliar tidak benar. Target yang sebenarnya adalah Rp255 miliar,” tegas Masrul kepada wartawan, Selasa malam.

Ia menduga kesalahan tersebut terjadi karena miskomunikasi atau kekeliruan dalam penulisan berita.

“Mungkin wartawan yang mengonfirmasi kepada saya salah mendengar atau terjadi salah penulisan. Target yang seharusnya Rp255 miliar justru tertulis Rp155 miliar, sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujarnya.

Masrul berharap polemik tersebut segera diakhiri. Ia juga meminta pihak yang telah menyebarluaskan informasi yang keliru untuk segera melakukan klarifikasi kepada publik.

“Data target dan realisasi PAD sudah tertuang dalam laporan resmi Bapenda, sehingga tidak mungkin berubah di tengah jalan,” katanya.

Ia menambahkan, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, H. Muklisin, juga telah menegur pihaknya terkait polemik tersebut. Karena itu, Bapenda segera meluruskan informasi bahwa target PAD Kabupaten Kuansing tahun 2026 tetap sebesar Rp255 miliar.

“Pak Plt Bupati juga sudah menegur kami terkait polemik ini. Kami tegaskan kembali bahwa target PAD Kuansing tahun 2026 adalah Rp255 miliar,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Bapenda telah menyiapkan berbagai langkah, termasuk memperkuat personel di titik-titik sumber pendapatan serta menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum.

“Salah satu upaya kami agar target PAD dapat tercapai adalah meminta dukungan dari Kejaksaan dan Polres Kuansing. Selain menyiapkan personel di titik-titik sentuh PAD, kami juga melibatkan Kejaksaan dan Polres Kuansing dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah,” tutup Masrul Hakim.***