TELUK KUANTAN – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, menegaskan 57 Penjabat (Pj) Kepala Desa yang baru dilantik agar mengawal dan mengelola Dana Desa secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran. Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak boleh disalahgunakan.

Pesan tersebut disampaikan melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kuansing, Drs. Muradi, M.Si., saat melantik 57 Pj Kepala Desa se-Kabupaten Kuantan Singingi di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Sabtu (24/10/2026).

Pelantikan itu dihadiri Asisten III Setda Kuansing, sejumlah kepala OPD, para camat, serta unsur Forkopimda.

Dalam sambutannya, Muradi menyampaikan ucapan selamat kepada para ASN yang menerima amanah untuk memimpin pemerintahan desa, terutama dalam menjaga stabilitas pemerintahan hingga terpilihnya kepala desa definitif.

“Kepercayaan ini diberikan karena saudara-saudara dinilai memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas untuk menjalankan pemerintahan desa dengan baik,” ujarnya.

Muradi kemudian menekankan pesan Bupati Muklisin agar para Pj Kepala Desa bekerja sungguh-sungguh, bertanggung jawab, serta membangun koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, alim ulama, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten.

Pengelolaan Dana Desa menjadi perhatian utama. Para Pj Kepala Desa diminta memastikan penggunaan anggaran dilakukan sesuai ketentuan, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kelola Dana Desa dengan baik, transparan, dan akuntabel. Pastikan setiap rupiah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk pembangunan dan kesejahteraan. Jangan sampai ada penyimpangan,” tegas Muradi menyampaikan pesan Bupati.

Ia berharap seluruh Pj Kepala Desa segera beradaptasi dan langsung bekerja agar roda pemerintahan desa tetap berjalan lancar, pengelolaan anggaran berlangsung tertib, serta pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu.***

TELUK KUANTAN – Menyikapi kekeringan yang mengancam lahan persawahan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Plt Bupati H. Muklisin langsung menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan (TPHKP) mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.

Langkah ini dilakukan setelah Muklisin menerima laporan Camat Pangean, Aswandi, terkait kondisi persawahan yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau panjang. Padahal, masyarakat sudah memasuki masa tanam.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Jumat (23/10/2026), Dinas TPHKP menggelar rapat koordinasi teknis bersama Bappedalitbang, PUPR, BPBD, tim kerja terkait, serta koordinator penyuluh pertanian lapangan (PPL) kecamatan.

Kepala Dinas TPHKP Kuansing, Deflides Gusni, mengatakan salah satu langkah yang segera diupayakan adalah menyurati BPBD Provinsi Riau untuk meminta pelaksanaan modifikasi cuaca, terutama di wilayah persawahan yang padinya sedang dalam masa pertumbuhan dan kecamatan yang akan memulai pengolahan lahan.

“Upaya lainnya adalah memfungsikan delapan unit rumah pompa air milik PUPR yang tersebar di kecamatan, mengoptimalkan jaringan irigasi air tanah (JIAT), serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait untuk memperbaiki 44 daerah irigasi (DI) yang sebagian besar mengalami kerusakan atau tidak berfungsi,” jelas Deflides.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara terpadu, terutama untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan tanaman padi dan mendukung persiapan musim tanam.

Deflides menambahkan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan langsung Plt Bupati Muklisin yang meminta jajarannya segera merespons laporan kekeringan di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Kuansing berharap berbagai upaya tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan persawahan, mengurangi risiko gagal panen, serta menjaga produktivitas pertanian masyarakat di tengah musim kemarau panjang.***

BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, mengerahkan sekitar 400 petugas gabungan untuk menangani genangan banjir di Bagansiapiapi dan sekitarnya, Rabu (21/10/2026), melalui pembersihan drainase, parit, dan gorong-gorong guna memperlancar aliran air setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir.

Penanganan tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Rohil. Personel dari masing-masing instansi dikerahkan untuk membersihkan saluran air di sejumlah titik yang dinilai memerlukan penanganan segera.

Kuansing – Polres Kuantan Singingi (Kuansing), Polda Riau, mengungkap dua kasus tindak pidana, yakni dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan peredaran narkotika jenis ganja kering. Dalam pengungkapan ini, polisi menangani empat tersangka serta menyita sekitar 2.400 liter Pertalite dan 18,07 kilogram ganja kering.

Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., dalam konferensi pers di Lobby Mapolres Kuansing, Kamis (22/10/2026), sekitar pukul 14.00 WIB. Konferensi pers turut dihadiri Wakapolres Kompol Nardy Masry, S.H., serta jajaran Satreskrim, Satresnarkoba, dan Humas.

Kapolres menegaskan, penindakan ini merupakan komitmen kepolisian dalam memberantas tindak pidana yang merugikan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban.

Dalam kasus dugaan penyalahgunaan distribusi Pertalite, Satreskrim Polres Kuansing mengamankan dua tersangka berinisial DR dan HD pada Selasa (20/10/2026).

Kasat Reskrim AKP Gerry Agnar Timur, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menjelaskan, pengungkapan bermula dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti petugas. Sekitar pukul 17.30 WIB, polisi menghentikan minibus bernomor polisi BA 13XX KH di Jalan S. Abrus.

Dari pemeriksaan, petugas menemukan 75 jerigen berisi Pertalite dengan total volume sekitar 2.400 liter. Berdasarkan keterangan awal tersangka, BBM tersebut berasal dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, dan rencananya akan diedarkan ke sejumlah warung di Kuansing.

Penyidik masih mendalami asal-usul BBM, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Sementara itu, dalam kasus narkotika, Satresnarkoba Polres Kuansing mengungkap dugaan peredaran ganja kering di Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Raya. Dalam perkara ini, polisi menangani dua tersangka berinisial M dan FA serta menyita ganja kering seberat sekitar 18,07 kilogram.

Kasat Narkoba AKP Hasan Basri, S.H., M.H., menyebutkan, perkara tersebut tercatat dalam laporan polisi tertanggal 20 Oktober 2026. Kedua tersangka kini menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapolres menegaskan, pemberantasan narkotika menjadi prioritas karena peredarannya mengancam masyarakat, terutama generasi muda.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas melanggar hukum dan segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana.

“Polres Kuantan Singingi akan terus melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan demi melindungi masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” tegas AKBP Hidayat Perdana.***

BAGANSIAPIAPI – Genangan air yang sebelumnya terjadi di sejumlah titik di Kecamatan
Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, mulai berangsur surut. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengintensifkan
penanganan dengan mengerahkan dua unit alat berat jenis excavator untuk menormalisasi
saluran drainase.
Langkah ini dilakukan guna memperlancar aliran air, terutama pada saluran yang mengalami
pendangkalan dan penyumbatan. Normalisasi drainase diharapkan dapat mempercepat
surutnya genangan sekaligus mengurangi potensi air bertahan lebih lama di jalan dan kawasan
permukiman ketika hujan deras kembali terjadi.
Dua unit excavator saat ini dioperasikan untuk melakukan pengerukan dan pembenahan
saluran drainase di wilayah Kecamatan Bangko. Pekerjaan tersebut difokuskan pada titik-titik
yang membutuhkan penanganan agar kapasitas saluran dapat berfungsi lebih optimal dalam
menampung dan mengalirkan limpasan air hujan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir, Khoirul Fahmi, ST, mengatakan bahwa penanganan
tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Rokan Hilir, H. Haji Bistamam, agar
jajaran terkait terus melakukan upaya penanganan genangan, khususnya saat intensitas hujan
meningkat.
Menurutnya, normalisasi drainase menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi
hambatan aliran air akibat pendangkalan maupun penyumbatan saluran.
Melalui pengerjaan secara bertahap, PUPR Rohil berupaya meningkatkan fungsi jaringan
drainase sehingga aliran air dapat bergerak lebih lancar dan genangan tidak berlangsung
terlalu lama.
Penanganan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam
membenahi infrastruktur perkotaan, khususnya sistem drainase yang berperan penting dalam
mengendalikan limpasan air hujan.
Pemerintah daerah berharap pekerjaan normalisasi yang terus dilakukan dapat membantu
menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta mengurangi risiko genangan berulang di
sejumlah kawasan Bagansiapiapi.
Upaya tersebut memerlukan penanganan yang berkelanjutan, disertai pemeliharaan saluran
drainase agar fungsi pengaliran air tetap terjaga, terutama ketika curah hujan tinggi. (Infotorial Diskominfotiks Kabupaten Rokan Hilir)

TELUK KUANTAN – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuantan Singingi, Andre, S.H., M.H., menggagas terobosan pemenuhan hak dasar anak-anak panti asuhan melalui kolaborasi lintas sektor bersama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Inisiatif yang disebut sebagai terobosan perdana di Provinsi Riau ini menyasar pemenuhan dokumen administrasi kependudukan hingga akses jaminan kesehatan bagi anak-anak panti asuhan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan Kajari Kuansing bersama jajaran dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ke Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kuantan Singingi, Rabu (21/10/2026) pagi.

Kunjungan ini turut dihadiri Kepala Dinas Sosial PMD Delis Martoni, S.E., M.M., Kepala DP2KBP3A Mardansyah, M.M., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maviyen Trikon Putra, S.E., serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfoss) Kuansing, Hevi Heri Antoni, M.Si.

Kajari Andre menegaskan, setiap anak berhak memiliki identitas kependudukan yang jelas dan memperoleh akses terhadap pelayanan dasar. Karena itu, pemenuhan hak anak, khususnya yang tinggal di panti asuhan, perlu menjadi perhatian bersama melalui langkah konkret dan terkoordinasi.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta Intelijen Kejari Kuansing. Kita ingin memastikan anak-anak di panti asuhan mendapatkan hak-hak dasarnya,” ujar Andre.

Ia menjelaskan, Kejari Kuansing akan mendorong pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak-anak panti, termasuk Kartu Identitas Anak (KIA) dan KTP sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pihaknya juga akan menjajaki pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

“Pemenuhan hak dasar anak ini menjadi perhatian kita bersama. Kita akan mendorong agar anak-anak di panti asuhan memiliki dokumen kependudukan yang diperlukan. Ke depan, kita juga akan menjajaki pemenuhan hak mereka untuk mendapatkan layanan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Menurut Andre, upaya tersebut membutuhkan sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah, terutama OPD yang memiliki kewenangan di bidang administrasi kependudukan, sosial, serta perlindungan perempuan dan anak.

Melalui kolaborasi tersebut, proses pemenuhan hak anak diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga mereka memperoleh perlindungan dan kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan publik.

Ketua Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kuantan Singingi, Ir. Hj. Lis Darti Roza, M.Si., menyambut baik kunjungan sekaligus gagasan yang diinisiasi Kajari Kuansing tersebut.

Ia menyampaikan, Panti Asuhan Putri Aisyiyah saat ini menampung 24 anak, terdiri atas delapan anak laki-laki dan 16 anak perempuan.

Menurutnya, kelengkapan dokumen kependudukan dan akses pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan penting bagi anak-anak panti. Dukungan Kejari Kuansing bersama OPD terkait diharapkan dapat membantu memastikan setiap anak memperoleh haknya secara layak.

Apresiasi juga disampaikan pendiri Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kuantan Singingi, H. Fahmi Ombak. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kejari Kuansing atas perhatian dan kepedulian terhadap pemenuhan hak dasar anak-anak yang tinggal di panti asuhan.

Ia berharap, gagasan yang dibangun melalui kolaborasi kejaksaan dan pemerintah daerah tersebut tidak berhenti pada kunjungan semata, tetapi berlanjut menjadi program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi anak-anak panti.

Melalui inisiatif ini, Kejari Kuansing bersama Pemkab Kuansing berupaya memperkuat perlindungan anak melalui pemenuhan identitas kependudukan dan akses pelayanan dasar. Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya demi masa depan yang lebih baik.***

TELUK KUANTAN – Komitmen Plt. Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, dalam mempercepat transformasi digital hingga ke tingkat desa terus diwujudkan. Sejalan dengan visi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfoss) Kuansing mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI untuk memperkuat pengelolaan website desa dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kegiatan yang berlangsung secara daring pada Selasa–Rabu (20–21 Oktober 2026) itu diikuti Plt. Kepala Dinas Kominfoss Kuansing, Hevi H. Antoni, S.Sos., M.Si., bersama sejumlah staf Bidang Informatika.

Bimtek membahas pengelolaan domain .desa.id, website desa, serta Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika (Penatik) sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Plt. Kepala Dinas Kominfoss Kuansing, Hevi H. Antoni, mengatakan peningkatan kapasitas aparatur di bidang teknologi informasi menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik yang semakin mengandalkan sistem digital.

“Transformasi digital bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Menurutnya, website desa memiliki peran strategis sebagai media informasi resmi yang menyajikan program pembangunan, potensi desa, hingga layanan publik secara cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat , tegasnya.

Hevi berharap pengetahuan yang diperoleh dari Bimtek Komdigi dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi digital sekaligus memperkuat implementasi SPBE di Kabupaten Kuantan Singingi.

Upaya ini selaras dengan arah kebijakan Plt. Bupati H. Muklisin yang terus mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan hingga ke desa sebagai ujung tombak pelayanan, guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel, tutupnya.***

TELUK KUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melantik empat kepala desa dalam prosesi yang berlangsung di Ruang Asrul Jaafar, Kantor Bupati Kuansing, Senin (19/10/2026) siang.

PLt. Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, melalui Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Muradi, M.Si., menegaskan pentingnya komitmen kepala desa dalam menjalankan amanah, meningkatkan pelayanan publik, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Pelantikan dipimpin oleh Pj Sekda Kuansing, Drs. Muradi, M.Si., yang hadir mewakili Plt. Bupati H. Muklisin.

Empat kepala desa yang dilantik yakni Azwar Ali sebagai Kepala Desa Munsalo, Bamba Rianto sebagai Kepala Desa Beringin, Syahlian sebagai Kepala Desa Teratak, dan Ardiman sebagai Kepala Desa Koto Kari.

Dalam sambutannya, Muradi menyampaikan ucapan selamat dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada para kepala desa yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa jabatan kepala desa bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada kepala desa yang dilantik. Kami berharap saudara dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan,” ujar Muradi.

Ia menegaskan, sebagaimana arahan Bupati Muklisin, kepala desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kepala desa dituntut peka terhadap persoalan warga, mampu menyerap aspirasi, dan menghadirkan solusi nyata atas berbagai kebutuhan masyarakat.

“Kepala desa harus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, memahami keluhan, dan mencari solusi. Jangan sampai masyarakat merasa tidak diperhatikan. Berikan pelayanan yang baik, adil, dan transparan,” tegasnya.

Selain itu, para kepala desa diharapkan menjalankan pemerintahan desa secara tertib, mengelola anggaran sesuai aturan, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, program pembangunan desa dapat terlaksana secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,ujarnya.

Pesan tersebut menjadi penegasan komitmen Plt Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, agar kepala desa yang baru dilantik benar-benar menjalankan amanah dengan penuh integritas, mengutamakan pelayanan publik, dan mendorong kemajuan desa masing-masing, tutupnya.***